Ranny Fahd Arafiq Apresiasi Langkah BGN Revitalisasi Kantin Sekolah di Wilayah 3T Jadi Dapur MBG

Berita Golkar – Ketimpangan infrastruktur dan kendala geografis ekstrem di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) kerap memicu peningkatan biaya logistik serta risiko proyek mangkrak jika dipaksakan membangun gedung dapur baru MBG dari nol.

Untuk menyiasatinya, Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah taktis dengan merevitalisasi fungsi kantin sekolah yang sudah tersedia. Strategi adaptif ini menjadi penyelamat darurat agar intervensi gizi anak-anak di pelosok dapat segera berjalan tanpa harus tertahan oleh lamanya masa konstruksi fisik.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ranny Fahd Arafiq, mengapresiasi langkah realistis BGN ini, karena pemenuhan gizi anak tidak boleh tertunda oleh kendala konstruksi fisik.

Menurut Waketum PP KPPG ini, pemanfaatan kantin lokal adalah jalan keluar tercepat demi menyelamatkan hak kesehatan generasi muda di daerah pelosok tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Pemenuhan gizi anak-anak di usia pertumbuhan memiliki tenggat waktu krusial yang tidak bisa ditunda. Memanfaatkan kantin sekolah yang sudah ada jauh lebih logis dan cepat eksekusinya ketimbang kita memaksakan proyek fisik baru di medan geografis yang sulit,” ungkap Ranny.

Selain efisiensi infrastruktur, Bendahara Umum DPP Ormas MKGR ini juga memuji langkah taktis BGN yang membuka peluang pendanaan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui skema non-APBN, seperti Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan dan hibah asing.

“Terobosan BGN membuka ruang bagi dana CSR untuk membiayai operasional SPPG adalah langkah cerdas. Ini wujud gotong royong nyata sektor swasta membantu meringankan beban APBN demi masa depan gizi anak bangsa,” tambah Ranny.

Meski demikian, legislator Partai Golkar asal kota Depok dan Kota Bekasi ini memberikan catatan agar BGN menetapkan standarisasi sanitasi dan higienitas yang ketat pada kantin-kantin pengganti tersebut.

“Komisi IX DPR RI berkomitmen untuk memastikan implementasi kebijakan ini di lapangan guna manjaga kualitas nutrisi yang diterima anak-anak di wilayah perbatasan tetap setara dengan wilayah perkotaan,” pungkasnya. []