Berita Golkar – Anggota Komisi XII DPR dari Fraksi Partai Golkar, Rusli Habibie mendukung kebijakan pemerintah yang membatasi pembelian BBM jenis Pertalite maksimal 50 liter per kendaraan per hari.
Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memastikan distribusi BBM subsidi lebih adil dan tepat sasaran.
Menurut Rusli, pembatasan tersebut bukan sekadar restriksi, melainkan instrumen pengelolaan konsumsi agar Pertalite benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.
Ia menilai, selama ini masih terdapat potensi ketidaktepatan sasaran, terutama pada penggunaan oleh kendaraan yang tidak sesuai peruntukannya.
“Langkah pemerintah dalam membatasi pembelian Pertalite hingga 50 liter per hari merupakan kebijakan yang tepat untuk memastikan distribusi BBM subsidi lebih adil dan berimbang,” ujar Rusli, Kamis (2/4/2026), dikutip dari RM.
Ia menjelaskan, dalam konteks ketahanan energi nasional, penataan distribusi Pertalite juga menjadi bagian dari mitigasi terhadap tekanan pasokan global, termasuk dampak dinamika geopolitik.
Dengan pengendalian konsumsi yang terukur, pemerintah dinilai dapat menjaga ketersediaan pasokan sekaligus mengendalikan beban fiskal.
Lebih lanjut, Rusli menekankan bahwa kebijakan ini tetap mempertimbangkan aspek keadilan sosial. Pembatasan difokuskan pada kendaraan pribadi, dengan prioritas bagi mobil berkapasitas mesin hingga 1.400 cc sebagai penerima manfaat.
Sementara itu, kendaraan dengan kapasitas mesin lebih besar diarahkan menggunakan BBM non-subsidi. Di sisi lain, sektor transportasi umum dan logistik tidak terdampak pembatasan tersebut guna menjaga kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi barang.
“Kami melihat kebijakan ini telah dirancang secara proporsional. Transportasi umum dan logistik tetap dilindungi sehingga tidak mengganggu aktivitas ekonomi nasional,” tambahnya.
Rusli juga mendorong penguatan implementasi melalui sistem pengawasan berbasis teknologi, seperti penggunaan QR Code atau digitalisasi distribusi, untuk memastikan akuntabilitas serta mencegah penyalahgunaan di lapangan.
Ia menegaskan, Komisi XII DPR akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar kebijakan ini berjalan efektif dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
“Yang terpenting adalah memastikan Pertalite sebagai BBM subsidi benar-benar digunakan secara tepat, sehingga tujuan menghadirkan energi yang berkeadilan dapat terwujud,” pungkas legislator asal Gorontalo tersebut. []
