Sosok Ace Hasan Syadzily: Dari Tradisi Pesantren, Arena Intelektual, hingga Memimpin Lemhannas

Berita Golkar – Nama Dr. H. Tubagus Ace Hasan Syadzily dikenal luas sebagai politikus Partai Golkar, mantan pimpinan Komisi VIII DPR RI, dan kini menjabat sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Namun perjalanan Ace tidak lahir secara instan dari panggung politik nasional.

Sosok kelahiran Pandeglang, Banten, 19 September 1976 ini tumbuh dari lingkungan pesantren yang kuat, ditempa oleh tradisi intelektual kampus, terlibat dalam dinamika reformasi 1998, hingga akhirnya menempati salah satu posisi strategis dalam pemerintahan.

Ace lahir dari keluarga yang memadukan tradisi keagamaan dan aktivitas politik. Ayahnya, KH Tb A. Rafei Ali, merupakan pengasuh Pondok Pesantren Annizhomiyyah di Pandeglang sekaligus aktivis Golkar yang pernah menjadi anggota DPRD selama empat periode.

Dari lingkungan inilah Ace mengenal dua dunia yang kelak membentuk karakter kepemimpinannya: dunia pesantren yang menanamkan nilai keagamaan dan dunia politik yang memperkenalkannya pada pengabdian publik sejak usia dini.

Lingkungan pesantren memberi pengaruh yang sangat kuat terhadap pembentukan kepribadiannya. Pendidikan dasar ditempuh di Labuan, Banten, sebelum melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Cipasung Tasikmalaya dan Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta.

Pengalaman panjang di lingkungan pendidikan Islam menjadikan Ace dikenal sebagai sosok yang dekat dengan tradisi keagamaan sekaligus terbuka terhadap perbedaan. Pandangan tersebut kemudian berkembang menjadi komitmen terhadap moderasi beragama, toleransi, dan nilai-nilai kebangsaan yang kerap ia suarakan dalam berbagai kesempatan.

Meniti Jalan Intelektual dan Karier Profesional

Perjalanan akademik Ace Hasan menunjukkan konsistensi dalam pengembangan kapasitas intelektual. Pada 1994, ia melanjutkan studi di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan konsentrasi Bahasa dan Sastra Arab.

Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana, ia melanjutkan studi Magister Antropologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dan meraih gelar pada 2004. Ambisinya dalam bidang akademik berlanjut hingga jenjang doktoral melalui Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Padjadjaran yang diselesaikannya pada 2014.

Masa kuliah menjadi periode penting dalam pembentukan pemikiran Ace. Ia aktif dalam berbagai organisasi kemahasiswaan, mulai dari Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Adab, hingga Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa UIN Jakarta.

Pada periode yang sama, Ace aktif di Forum Mahasiswa Ciputat (FORMACI) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciputat. Lingkungan intelektual Ciputat mempertemukannya dengan berbagai diskursus filsafat, ilmu sosial, demokrasi, dan kebangsaan. Ia juga menjadi bagian dari gerakan mahasiswa 1998 yang mendorong lahirnya era reformasi di Indonesia.

Salah satu figur yang memberikan pengaruh besar terhadap cara pandangnya adalah almarhum Nurcholish Madjid atau Cak Nur. Dari pemikiran Cak Nur, Ace banyak mempelajari hubungan antara Islam dan demokrasi, pluralisme, masyarakat madani, serta gagasan tentang keislaman yang kompatibel dengan nilai-nilai kebangsaan Indonesia.

Pengaruh pemikiran tersebut kemudian terlihat dalam berbagai sikap politik dan pandangan publik yang ia bangun sepanjang kariernya.

Di luar aktivitas organisasi, Ace juga aktif sebagai peneliti dan akademisi. Ia pernah terlibat dalam sejumlah lembaga riset seperti LP3ES, LSAF, dan HP2M. Pada 1999, ia ikut bergabung dalam Indonesian Institute for Civil Society (INCIS), lembaga yang didirikan sejumlah akademisi Ciputat, termasuk Prof. Azyumardi Azra. Di lembaga ini, Ace terlibat dalam berbagai penelitian mengenai civil society dan penguatan demokrasi di Indonesia.

Karier profesionalnya kemudian berkembang ke dunia akademik dan pemerintahan. Ia pernah menjadi Direktur Indonesian Institute for Civil Society, dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dosen Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, hingga menjadi staf khusus anggota Dewan Pertimbangan Presiden bidang Pembangunan dan Otonomi Daerah, Prof. Ginandjar Kartasasmita.

Pengalaman mendampingi Ginandjar menjadi salah satu fase penting yang memperkaya pemahamannya mengenai tata kelola pemerintahan, kepemimpinan, dan pembangunan nasional.

Pengalaman internasional juga mewarnai perjalanan intelektual Ace. Ia pernah mengikuti program pertukaran pemimpin Islam di Amerika Serikat pada 2004, program politisi muda di Jepang pada 2007, serta program dialog politik di Jerman pada 2008. Berbagai pengalaman tersebut memperluas perspektifnya mengenai demokrasi, tata kelola pemerintahan, dan hubungan internasional.

Karier Politik: Dari Kader Partai Golkar hingga Pimpinan Nasional

Meski tumbuh dalam tradisi pesantren, darah politik Ace mengalir kuat dari keluarganya. Kiprah politiknya di Partai Golkar dimulai melalui Kelompok Kerja Hubungan Luar Negeri sebelum kemudian masuk ke jajaran pengurus DPP Partai Golkar pada masa kepemimpinan Jusuf Kalla.

Di era Aburizal Bakrie, ia dipercaya menangani Departemen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan kemudian dipromosikan menjadi Wakil Sekretaris Jenderal pada 2012.

Kariernya di parlemen dimulai pada 2013 ketika masuk ke DPR RI melalui mekanisme pergantian antarwaktu dan bertugas di Komisi VIII yang membidangi agama dan sosial. Dalam periode tersebut, ia terlibat dalam pembahasan sejumlah regulasi penting, termasuk Undang-Undang Jaminan Produk Halal, revisi Undang-Undang Perlindungan Anak, pengelolaan keuangan haji, serta berbagai kebijakan sosial lainnya.

Pada 2016, Ace kembali menjadi anggota DPR RI menggantikan Andika Hazrumy yang terpilih sebagai Wakil Gubernur Banten. Kali ini ia bertugas di Komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri dan politik. Pengalamannya di dua komisi berbeda memperluas wawasan Ace, mulai dari isu keagamaan dan sosial hingga persoalan tata kelola politik nasional dan penyelenggaraan pemilu.

Salah satu fase paling menarik dalam perjalanan politik Ace terjadi pada Pilpres 2014. Ketika Partai Golkar secara resmi mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Ace bersama sejumlah kader muda Golkar memilih mendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Perbedaan pilihan politik tersebut berkontribusi pada munculnya dualisme kepemimpinan di tubuh Golkar. Dalam situasi tersebut, Ace aktif mendorong rekonsiliasi melalui Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG), yang pada akhirnya berujung pada penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa Golkar di Bali pada 2016.

Pasca-rekonsiliasi, karier politik Ace terus menanjak. Ia dipercaya menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Media dan Penggalangan Opini, kemudian menjadi Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPP Partai Golkar di era Airlangga Hartarto di periode 2017-2019 dan menjabat sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Barat di periode 2019-2024.

Pada periode kepemimpinan Bahlil Lahadalia, Ace mencapai salah satu posisi tertinggi di partai dengan menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar.

Sepanjang perjalanan politiknya, Ace dikenal sebagai salah satu representasi kader Golkar yang menggabungkan identitas santri, akademisi, dan politisi. Ia kerap menegaskan pentingnya moderasi beragama, Islam rahmatan lil alamin, serta harmonisasi antara nilai-nilai keislaman dan kebangsaan. Pandangan tersebut berakar pada pengalaman panjangnya di lingkungan pesantren dan tradisi intelektual Ciputat.

Memimpin Lemhannas dan Membangun Kepemimpinan Strategis

Puncak perjalanan karier Ace Hasan sejauh ini terjadi ketika Presiden Prabowo Subianto melantiknya sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional pada 22 Oktober 2024 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 146/P Tahun 2024. Jabatan tersebut menempatkan Ace pada posisi strategis dalam perumusan kajian ketahanan nasional dan pengembangan kepemimpinan nasional Indonesia.

Sebagai Gubernur Lemhannas, Ace menunjukkan perhatian besar terhadap kualitas kepemimpinan nasional. Dalam berbagai forum pendidikan kepemimpinan, ia menekankan pentingnya integritas, karakter kebangsaan, ketangguhan moral, serta kemampuan membaca perubahan global.

Menurutnya, tantangan masa depan tidak cukup dijawab dengan kecerdasan intelektual semata, tetapi juga membutuhkan kepemimpinan visioner yang mampu menjaga kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik, perkembangan kecerdasan buatan, ekonomi digital, dan ancaman siber.

Ace juga mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor sebagai syarat utama menuju Indonesia Emas 2045. Ia berkali-kali menegaskan bahwa jejaring strategis antarlembaga, antarsektor, dan antargenerasi menjadi fondasi penting dalam menjaga ketahanan nasional sekaligus memperkuat daya saing bangsa.

Di bawah kepemimpinannya, Lemhannas tetap menjalankan fungsi strategis sebagai lembaga pengkajian kebijakan nasional. Salah satu contohnya adalah kajian mengenai sistem pemilihan kepala daerah yang telah diserahkan kepada Presiden.

Meski substansinya bersifat rahasia, Ace menegaskan bahwa evaluasi terhadap sistem demokrasi perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan lahirnya kepemimpinan daerah yang berkualitas dan mampu melayani masyarakat secara efektif.

Perjalanan Ace Hasan Syadzily menunjukkan bagaimana seorang anak pesantren dapat menempuh jalur intelektual, akademik, dan politik secara bersamaan. Dari ruang-ruang diskusi mahasiswa di Ciputat, forum riset masyarakat sipil, parlemen nasional, hingga akhirnya memimpin Lemhannas, Ace membangun reputasinya melalui kombinasi pendidikan, pengalaman organisasi, dan keterlibatan aktif dalam dinamika kebangsaan.

Sosoknya menjadi contoh bagaimana tradisi keislaman, pemikiran moderat, dan komitmen terhadap negara dapat berjalan beriringan dalam satu perjalanan karier yang panjang dan konsisten.