Sosok Mukhtarudin, Politisi Kalimantan Tengah yang Dipercaya Prabowo Memimpin P2MI

Berita Golkar – Ketika Presiden Prabowo Subianto melantik Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) pada 8 September 2025, banyak kalangan melihatnya sebagai puncak perjalanan politik seorang kader yang tumbuh dari daerah, meniti karier dari dunia pendidikan dan birokrasi, lalu mengukuhkan diri sebagai salah satu tokoh nasional asal Kalimantan Tengah.

Namun, bagi Mukhtarudin, jabatan menteri bukanlah titik akhir, melainkan kelanjutan dari pengabdian yang telah ia jalani selama lebih dari tiga dekade. Lahir di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, pada 6 September 1964, Mukhtarudin tumbuh dalam lingkungan keluarga yang menanamkan nilai pendidikan dan kerja keras. Ia merupakan putra pasangan H. Djuhari Djarni dan Hj. Marhumah.

Sejak kecil, kehidupannya tidak jauh dari realitas masyarakat Kalimantan yang sedang berkembang, sebuah pengalaman yang kemudian membentuk cara pandangnya mengenai pembangunan, pemerataan ekonomi, dan pentingnya kehadiran negara bagi masyarakat di daerah.

Fondasi Pendidikan dan Dunia Akademik

Perjalanan pendidikan Mukhtarudin dimulai di SD Negeri 02 Pangkalan Bun, kemudian berlanjut ke SMP Negeri 1 Pangkalan Bun dan SMA Negeri 1 Pangkalan Bun. Setelah menamatkan pendidikan menengah pada 1984, ia melanjutkan studi ke Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin.

Pilihan bidang studi tersebut menjadi fondasi penting bagi perjalanan kariernya, karena mempertemukannya dengan isu tata kelola pemerintahan, kebijakan publik, dan pembangunan daerah.

Selepas menyelesaikan pendidikan tinggi, Mukhtarudin tidak langsung masuk ke panggung politik. Ia lebih dulu menapaki dunia akademik. Ia pernah menjadi staf pengajar di STIE Nusantara yang kemudian berkembang menjadi Universitas Antakusuma Pangkalan Bun.

Bahkan, namanya tercatat sebagai salah satu inisiator dan pendiri universitas tersebut. Keterlibatannya dalam pengembangan pendidikan tinggi menunjukkan bahwa sejak awal ia tidak hanya berfokus pada aktivitas politik, tetapi juga pembangunan sumber daya manusia di daerah asalnya.

Peran dalam dunia pendidikan ini menjadi salah satu sisi yang sering luput dari sorotan publik. Padahal, pengalaman sebagai pengajar memberikan bekal penting berupa kemampuan komunikasi, pengelolaan organisasi, serta pemahaman mendalam terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Nilai-nilai tersebut kemudian terlihat dalam berbagai posisi yang diembannya di pemerintahan maupun parlemen.

Meniti Karier Profesional dari Birokrasi

Sebelum dikenal sebagai politisi, Mukhtarudin lebih dahulu membangun karier sebagai aparatur sipil negara. Pada 1990, ia bergabung dengan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan meniti karier hingga menduduki jabatan Kepala Bidang Promosi pada Badan Penanaman Modal Daerah. Posisi ini membuatnya terlibat langsung dalam upaya menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Selama sekitar 12 tahun berada di birokrasi, Mukhtarudin memperoleh pengalaman praktis mengenai bagaimana kebijakan diterjemahkan menjadi program pembangunan. Ia memahami tantangan investasi di daerah, persoalan perizinan, hingga kebutuhan menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Pada 2002, ia mengambil keputusan besar: mengundurkan diri dari status ASN dan terjun ke dunia usaha sekaligus politik. Keputusan tersebut menjadi titik balik yang mengubah arah hidupnya. Di tengah kenyamanan karier birokrasi, ia memilih memasuki arena politik yang jauh lebih kompetitif dan penuh dinamika.

Menapaki Tangga Politik Partai Golkar

Perjalanan politik Mukhtarudin tidak lahir secara instan. Ia tumbuh melalui proses kaderisasi panjang di Partai Golkar. Kiprahnya dimulai dari berbagai organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan seperti KNPI, AMPI, hingga AMPG sebelum mendapat kepercayaan mengisi posisi strategis di tubuh Partai Golkar.

Dalam rentang waktu yang panjang, ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPD KNPI Kabupaten Kotawaringin Barat, Wakil Ketua DPD AMPI Kalimantan Tengah, Ketua PD AMPG Kabupaten Kotawaringin Barat, Wakil Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Kotawaringin Barat, hingga berbagai posisi di tingkat pusat seperti Wakil Ketua Pokja Kehutanan dan Lingkungan Hidup DPP Partai Golkar, Wakil Ketua Korbid Penanganan Pemilu Jawa dan Kalimantan, Koordinator Bappilu Wilayah Kalimantan Tengah, serta Ketua Bidang Penanganan Bencana Alam dan Sosial DPP Partai Golkar.

Karier politiknya di legislatif dimulai ketika terpilih menjadi anggota DPR RI pada Pemilu 2004. Ia mewakili daerah pemilihan Kalimantan Tengah untuk periode 2004–2009. Setelah sempat tidak berada di Senayan selama satu periode, Mukhtarudin kembali memperoleh kepercayaan masyarakat pada Pemilu 2019 dan kembali duduk sebagai anggota DPR RI periode 2019–2024.

Di DPR, ia dikenal aktif dalam isu-isu ekonomi, investasi, energi, industri, dan pembangunan. Ia pernah bertugas di Komisi VI yang membidangi perdagangan, koperasi, UMKM, investasi, dan BUMN. Selanjutnya, ia berpindah ke Komisi VII yang membidangi energi, riset, teknologi, dan perindustrian. Ia juga menjadi anggota Badan Anggaran DPR RI, posisi yang menuntut pemahaman mendalam terhadap arah kebijakan fiskal nasional.

Pada Pemilu 2024, Mukhtarudin kembali membuktikan kekuatan elektoralnya. Ia meraih 92.192 suara di Kalimantan Tengah, meningkat lebih dari 44 ribu suara dibandingkan perolehan pada Pemilu 2019 yang mencapai 48.098 suara.

Lonjakan tersebut menunjukkan tingkat kepercayaan publik yang semakin besar terhadap dirinya. Basis dukungan terkuatnya berasal dari Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai daerah kelahirannya, disusul sejumlah wilayah lain di Kalimantan Tengah.

Kemenangan itu membawanya kembali ke DPR RI untuk periode 2024–2029. Sebelum masuk kabinet, ia menjabat sebagai Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI sekaligus anggota Komisi XII yang bermitra dengan Kementerian ESDM, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, SKK Migas, BPH Migas, DEN, BAPETEN, hingga BIG. Posisi tersebut menempatkannya di jantung pembahasan isu energi, investasi, dan hilirisasi yang menjadi agenda strategis nasional.

Dari Senayan ke Kabinet Merah Putih

Puncak perjalanan politik Mukhtarudin terjadi pada 8 September 2025 ketika Presiden Prabowo Subianto menunjuk dan melantiknya sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Penunjukan tersebut tidak hanya menjadi kebanggaan bagi dirinya, tetapi juga bagi Kalimantan Tengah yang akhirnya memiliki representasi di Kabinet Merah Putih.

Usai pelantikan, Mukhtarudin menegaskan bahwa tugas besar yang dihadapinya adalah memastikan visi Asta Cita Presiden Prabowo dapat diterjemahkan dalam kebijakan nyata bagi pekerja migran Indonesia. Ia menyebut persoalan pekerja migran masih menyisakan banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara serius dan berkelanjutan.

Sebagai Menteri P2MI, Mukhtarudin menetapkan sejumlah agenda prioritas. Fokusnya mencakup peningkatan kesejahteraan dan keselamatan pekerja migran, penguatan perlindungan hukum, peningkatan kualitas pelatihan tenaga kerja, perluasan kerja sama internasional, hingga penguatan sistem perlindungan sosial bagi pekerja migran dan keluarganya.

Salah satu program yang paling menonjol adalah percepatan digitalisasi layanan penempatan dan pemantauan pekerja migran agar proses perlindungan dapat dilakukan secara lebih cepat dan terintegrasi.

Membangun Reformasi Perlindungan Pekerja Migran

Dalam beberapa bulan pertama masa kepemimpinannya, Mukhtarudin mulai mendorong perubahan tata kelola pekerja migran secara lebih sistematis. Pendekatannya tidak hanya berfokus pada penanganan kasus setelah terjadi masalah, tetapi juga pada pencegahan sejak awal proses migrasi.

Kebijakan berbasis risiko mulai diperkuat melalui pemetaan negara tujuan, audit perusahaan penempatan, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap jalur-jalur penempatan ilegal.

Di tingkat domestik, kementerian yang dipimpinnya juga memperkuat operasi pemberantasan calo dan agen ilegal, memperbaiki sistem pengaduan, serta memperluas literasi migrasi aman ke berbagai daerah kantong pekerja migran. Langkah-langkah tersebut menjadi bagian dari upaya membangun sistem perlindungan yang lebih menyeluruh.

Tidak hanya itu, Mukhtarudin juga mendorong penguatan diplomasi ketenagakerjaan dengan negara-negara tujuan penempatan. Pendekatan ini diarahkan untuk memperbaiki standar perlindungan, kontrak kerja, akses bantuan hukum, dan keselamatan pekerja migran Indonesia di luar negeri.

Berbagai pengamat menilai pendekatan yang ditempuh Mukhtarudin menunjukkan upaya menggeser paradigma perlindungan pekerja migran dari sekadar respons terhadap krisis menjadi reformasi tata kelola yang lebih menyeluruh.

Fokus pada digitalisasi, pengawasan berbasis risiko, diplomasi aktif, dan pemberantasan jalur ilegal menjadi fondasi yang sedang dibangun untuk memperkuat posisi pekerja migran Indonesia di tengah persaingan pasar tenaga kerja global.

Sosok yang Ditempa oleh Pengalaman

Melihat perjalanan hidup Mukhtarudin, terdapat benang merah yang cukup jelas. Ia bukan figur yang muncul secara tiba-tiba di panggung nasional. Kariernya dibangun melalui tahapan panjang: dari mahasiswa aktivis, dosen, birokrat, pengusaha, kader partai, anggota DPR, hingga akhirnya menjadi menteri. Setiap fase memberikan pengalaman berbeda yang kemudian membentuk gaya kepemimpinannya.

Latar belakang administrasi negara memberinya pemahaman mengenai tata kelola pemerintahan. Pengalaman sebagai ASN membuatnya memahami cara kerja birokrasi. Kiprah sebagai legislator memberinya kemampuan membangun kebijakan dan jaringan politik.

Sementara tugas sebagai Menteri P2MI menjadi arena untuk menggabungkan seluruh pengalaman tersebut dalam satu tujuan besar: menghadirkan perlindungan yang lebih kuat bagi jutaan pekerja migran Indonesia.

Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, Mukhtarudin kini memikul tanggung jawab besar untuk memastikan negara hadir bagi warga negara yang mencari penghidupan di luar negeri. Dari Pangkalan Bun hingga ruang kabinet, perjalanan panjang itu menjadi cerminan bagaimana seorang putra daerah dapat meniti jalan pengabdian hingga mencapai tingkat tertinggi pemerintahan.