![](https://golkarpedia.com/wp-content/uploads/2026/05/1111.jpg")
Berita Golkar – Bupati HM Salim Fakhry, SE, MM menegaskan, jika dirinya dan Pemkab Aceh Tenggara (Agara) tidak anti kritik, namun sebaliknya tetap terbuka.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati saat menggelar acara silaturahmi bersama insan pers dan kepala Organisasi Perangkat Daerah di Oproom Pemkab Agara, Senin (25/6/2026).
“Kritik sangat diperlukan terutama untuk membangun dan mengingatkan pemegang kekuasaan dan pemegang kebijakan agar berjalan pada koridornya, apalagi datangnya dari insan pers yang memang sangat berperan sebagai kontrol sosial,” ujar Bupati, dikutip dari Waspada.
Namun demikian, kata Bupati, kritik yang disampaikan para kuli tinta juga harus objektif, jangan kebablasan dan jangan menyerang pribadi seseorang.
“Saya kecewa karena sentimen pribadi, sampai-sampai anak dan keluarga saya dibawa-bawa dan disudutkan,” ujar Bupati didampingi Ketua DPRK, Denny Febrian Roza, Sekdakab Yusrizal, Asisten Setdakab, Ketua PWI dan Ketua PWA.
Menanggapi penjelasan Ketua PWI Agara, Sumardi dan Ketua PWA M. Nauval, terkait masih banyaknya wartawan yang dalam melaksanakan tugas jurnalistik kurang beretika dan ada yang tak mempedomani kode etik jurnalistik, sehingga diperlukan pembekalan dan Bimtek.
Bupati Salim Fakhry, sangat sependapat dan sangat setuju jika diadakan Bimtek, pra UKW dan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) untuk meningkatkan profesionalitas dan pengetahuan serta memenuhi persyaratan seperti yang diamanahkan UU Pokok Pers dan Kode Etik Jurnalistik. “Tahun 2027 akan datang, akan kita anggarkan Bimtek maupun UKW tersebut,” tegas Bupati.
Di akhir dialognya, Salim Fakhry juga mengingatkan, agar para kepala OPD, camat, kepala puskesmas dan pejabat otonom lainnya, tidak alergi dan jangan tertutup terhadap wartawan.
“Ini kan ada penyakit ketika dihubungi dan dichat wartawan untuk konfirmasi, tak pernah diangkat dan dibalas, padahal komunikasi dan silaturrahmi itu sangat penting,” ujarnya.
“Jika ada OPD susah dihubungi, kalian bisa hubungan saya, yang dikonfirmasi itu akan dijelaskan melalui Dinas Kominfo,” tambahnya.
Namun ia berharap hubungan antara pemerintah daerah dan insan pers dapat terus terjalin dengan baik, profesional, serta saling mendukung dalam menjaga kondusivitas daerah dan mendorong pembangunan di Aceh Tenggara.
Selain itu, Bupati mengajak seluruh OPD agar tidak alergi terhadap pemberitaan maupun masukan dari masyarakat. Menurutnya, keterbukaan informasi dan transparansi menjadi salah satu kunci terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih.
“Kita ingin membangun Aceh Tenggara secara bersama-sama. Pers memiliki peran penting sebagai kontrol sosial dan penyambung informasi kepada masyarakat,” tutup Bupati. []
