Tak Mau Ada Penyimpangan, Wabup Tangerang Intan Nurul Hikmah Libatkan Camat dan Kades Awasi MBG

Berita Golkar – Pemerintah Kabupaten Tangerang mulai memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melibatkan camat dan kepala desa di seluruh wilayah.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berjalan sesuai ketentuan sekaligus mencegah potensi penyimpangan.

Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah mengatakan pemerintah daerah telah menginstruksikan aparatur di tingkat kecamatan dan desa untuk mendata jumlah dapur SPPG yang beroperasi di wilayah masing-masing.

Pendataan tersebut sekaligus menjadi bagian dari sistem pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG.

“Kita koordinasi sama Camat dan Kades, mendata berapa dapur SPPG yang ada di masing-masing wilayah. Sekaligus juga bantu controlling atau pengawasan supaya nanti ke depannya anak-anak masuk sekolah ini makanannya lebih terkontrol,” ujarnya, Rabu (15/7/2026), dikutip dari Tribunnews.

Menurut Intan pengawasan tidak hanya difokuskan pada operasional dapur, tetapi juga kualitas makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat. Pemerintah ingin memastikan makanan yang didistribusikan memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan.

“Pasti yang pasti kualitas dan higienis. Supaya anak-anak kita semua terjamin makanannya,” ucap Intan.

Selain menjamin kualitas makanan, Pemkab Tangerang juga mendorong setiap dapur SPPG melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sekitar lokasi.

Pemanfaatan bahan pangan lokal diharapkan dapat meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat sekaligus mendukung keberlangsungan program MBG.

“Dan kita juga berharap semua dapur SPPG yang ada bisa menggunakan bahan pangan lokal, juga kerja sama dengan UMKM sekitar,” paparnya.

Langkah pengawasan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kepala daerah hingga aparat di tingkat desa ikut mengawasi pelaksanaan Program MBG. Arahan itu disampaikan menyusul adanya indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan program di sejumlah daerah.

Presiden juga meminta TNI dan Polri ikut terlibat dalam pengawasan dapur MBG. Setiap dugaan penyimpangan diminta segera dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) atau langsung kepada Presiden agar dapat segera ditindaklanjuti. []