Berita Golkar – Wacana penguatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan peran Badan Gizi Nasional (BGN) kembali mencuat di tengah dinamika kebijakan publik nasional. Program tersebut dinilai tidak cukup hanya diposisikan sebagai kebijakan administratif, melainkan perlu ditetapkan dalam kerangka undang-undang.
Hal ini penting untuk menjamin keberlanjutan pembangunan generasi sumber daya manusia (SDM) Indonesia dalam jangka panjang. MBG merupakan upaya pemerintah untuk memastikan anak-anak memperoleh asupan gizi memadai demi menunjang pendidikan.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menegaskan bahwa pembangunan selama ini cenderung berfokus pada sektor pendidikan. Namun kerap mengabaikan faktor dasar seperti kesehatan dan kecukupan gizi.
Menurutnya, MBG hadir sebagai solusi untuk memastikan anak-anak memperoleh asupan gizi memadai. Agar mampu belajar dan berkembang secara optimal.
“Gizi bukan pelengkap, tetapi fondasi. Tanpa itu, kualitas pendidikan sulit tercapai secara maksimal,” kata Yahya dalam keterangannya, di Jakarta, Senin (20/4/2026), dikutip dari RRI.
Ia pun menegaskan, bahwa MBG bukan sekadar program bantuan sosial. Melainkan instrumen strategis pembangunan sumber daya manusia Indonesia di masa depan.
Program tersebut bertujuan memastikan setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh sehat, belajar optimal. Serta berkembang tanpa hambatan biologis akibat kekurangan gizi.
Dalam pelaksanaannya, BGN dipandang memiliki peran penting sebagai pengelola program secara sistemik dan penghubung lintas sektor. Mulai dari kesehatan, pendidikan hingga ketahanan pangan.
Namun, kata Yahya, peran strategis tersebut dinilai masih rentan tanpa dukungan dasar hukum yang kuat. “Tanpa payung undang-undang, keberlanjutan program bergantung pada arah kebijakan pemerintah yang dapat berubah,,” ujarnya.
Karenanya, ia menilai, menjadikan MBG dan BGN sebagai bagian dari undang-undang adalah langkah strategis agar memiliki kepastian lintas pemerintahan,” ujar Legislator senior Golkar itu.
Penguatan regulasi juga diyakini dapat menjamin alokasi anggaran lebih stabil serta meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program melalui standar nasional yang jelas. Yahya menambahkan, investasi pada gizi merupakan prasyarat keberhasilan pendidikan.
“Anak dengan kondisi gizi buruk akan kesulitan menyerap pelajaran. Sehingga berpotensi menurunkan kualitas sumber daya manusia di masa depan,” ujar YZ, panggilan akrabnya.
Terkait kritik terhadap program tersebut, Yahya menilai hal itu sebagai dinamika demokrasi yang sehat. Termasuk kekhawatiran terhadap sektor pendidikan, infrastruktur, dan kesejahteraan guru perlu dijawab dengan kebijakan yang seimbang.
Namun, menurut Yahya, investasi pada gizi bukanlah kompetitor pendidikan, melainkan fondasinya. “Anak yang lapar tidak akan belajar optimal, anak yang kekurangan gizi tidak akan mampu bersaing secara intelektual,” ucapnya.
Dalam jangka panjang, lanjutnya, MBG justru berpotensi mengurangi beban negara. Mulai dari biaya kesehatan hingga rendahnya produktivitas tenaga kerja.
Ia menilai polemik gugatan terkait MBG dan BGN di Mahkamah Konstitusi (MK) harus dijawab melalui pembentukan undang-undang sebagai payung hukum yang kuat. Peneguhan dalam undang-undang dinilai sebagai langkah memastikan negara hadir secara berkelanjutan dalam menjaga kualitas generasi masa depan.
“Ini bukan tentang hari ini. Tetapi tentang satu atau dua generasi ke depan—tentang anak-anak Indonesia yang hari ini duduk di bangku sekolah dan esok akan menentukan arah bangsa,” kata YZ. []
