Berita Golkar – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi soal utang pemerintah Indonesia yang saat ini tercatat memiliki utang mencapai Rp 8.041 triliun atau dengan rasio terhadap PDB sebesar 38,11 persen pada November 2023.
Airlangga memastikan utang pemerintah Indonesia sebesar Rp 8.041 triliun itu masih terkendali. Hal itu diungkapkan langsung Menko Airlangga di sela acara Seminar Nasional Perekonomian Outlook Indonesia di Jakarta.
“Tentu kami lihat (rasio) utang tetap di bawah 40 persen, terendah dibandingkan negara maju yang bahkan di atas 100 persen juga negara berkembang yang lain. Jadi relatif ini masih hati-hati,” kata Airlangga dalam keterangannya, Selasa (26/12/2023).
Adapun jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 1/2003 tentang Keuangan Negara, batas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen. Airlangga menambahkan sejauh ini utang tersebut telah digunakan dengan baik, khususnya untuk pembangunan infrastruktur.
Namun, dirinya memberikan catatan terkait Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang masih tinggi.
“Kami masih bisa perbaiki, tetapi tentu ini butuh upaya ekstra. Artinya pengelolaan manajemen dari pembangunan baik yang dilakukan pemerintah, dilakukan BUMN swasta harus lebih baik lagi, salah satu faktornya adalah faktor transportasi dan harus diingat Indonesia negara kepulauan, dan tidak ada negara kepulauan sebesar Indonesia,” ujarnya.
Pemerintah sendiri saat ini masih terus menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur, terutama di daerah Indonesia Timur guna menekan biaya logistik dan transportasi. Target untuk menekan biaya logistik itu mencapai 8 persen pada 2045.
“Kami punya target untuk transportasi dan logistik, ya mungkin pada 2030 kami masih 12 persen, tapi 2045 kami harapkan turun jadi 8 persen,” terang Airlangga.
Adapun kinerja fundamental ekonomi Indonesia dinilai masih tetap terjaga di tengah adanya ketidapastian global. Bahkan Bank Dunia memproyeksikan ekonomi Indonesia akan terjaga di angka 5 persen sampai ekonomi Indonesia akan konsisten terjaga di level 5 persen.
Selain itu, tingkat inflasi Indonesia masih relatif terkendali yang tercatat sebesar 2,86 persen secara tahunan (year-on year/yoy) pada November 2023.
“Capaian ini merupakan hasil arahan Presiden, sinergi antara fiskal, moneter dan riil, dan ini dukungan dari masyarakat, dan kebijakan fiskal menjadi shock absorber yang responsif terhadap kebijakan perekonomian. Kebijakan moneter juga berperan strategis menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tuturnya. {sumber}
