Berita Golkar – Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian mendorong adanya verifikasi faktual kepada penerima bansos kelompok rentan agar tak ada lagi bantuan sosial (bansos) yang diberhentikan karena terindikasi judi online (judol) seperti di Pekalongan.
“Kasus lansia yang kehilangan bansos karena KTP-nya ternyata disalahgunakan orang lain menunjukkan bahwa pencocokan data digital tidak boleh menjadi satu-satunya dasar untuk menghentikan bantuan. Harus ada verifikasi faktual, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia dan masyarakat miskin,” kata Hetifah kepada Kompas.com, Kamis (3/9/2026), dikutip dari Kompas.
Ia menilai, yang perlu diperkuat adalah mekanisme sanggah dan koreksi data yang cepat, mudah, dan transparan, dengan melibatkan pemerintah desa, pendamping sosial, pemerintah daerah, dan Kementerian Sosial. Masyarakat jangan sampai jadi korban akibat lambatnya mekanisme yang dilakukan pemerintah.
“Jangan sampai masyarakat yang sebenarnya berhak menerima bansos harus menunggu lama, apalagi sampai kasusnya viral, baru mendapatkan koreksi,” ujarnya.
Politikus Partai Golkar itu berharap ke depan, setiap indikasi seperti judol agar diverifikasi terlebih dahulu sebelum bansos dihentikan, terutama jika kondisi faktual penerima menunjukkan hal yang berbeda. Pada saat yang sama, penyalahgunaan identitas juga harus ditelusuri agar korban tidak terus dirugikan.
“Prinsipnya, teknologi dan integrasi data harus membantu bansos semakin tepat sasaran, bukan justru membuat masyarakat rentan kehilangan haknya karena kesalahan data,” ucapnya.
Kasus bansos lansia di Pekalongan Sebelumnya seorang lansia asal Dukuh Kayunan Barat, Desa Kayugritan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah bernama Darmi (63), tak lagi mendapatkan bansos karena terindikasi judol.
Belakangan diketahui bahwa KTP yang bersangkutan pernah dipinjam oleh tetangganya berusia muda pada akhir 2025. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang kerap diterima Darmi sebelumnya antara lain uang sebesar Rp200.000 per bulan.
Bantuan tersebut dicairkan tiga bulan sekali, sehingga total setiap pencairan ia memperoleh Rp600.000. Sejak bansos disetop, Darmi lebih banyak mengandalkan bantuan dari orang-orang di sekitarnya.
“Biasanya dibantu tetangga kanan kiri. Pak lurah juga ngasih. Kadang ya ngutang ke sana ke sini,” ujar Darmi. []
