Berita Golkar – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar, Muhamad Nur Purnamasidi, meminta pemerintah menaikkan indeks bantuan Program Indonesia Pintar (PIP). Purnamasidi menilai besaran bantuan PIP saat ini masih terlalu kecil, terutama untuk keluarga prasejahtera.
“Jangan sampai keterbatasan ekonomi menjadi alasan anak-anak Indonesia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak,” kata Purnamasidi kepada wartawan, Jumat (11/9/2026).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, rata-rata biaya pendidikan peserta didik per tahun mencapai sekitar Rp 4,56 juta untuk jenjang SD, Rp 7,34 juta untuk SMP, dan Rp 10,19 juta untuk SMA/SMK. Bantuan PIP hanya menutup sebagian biayanya saja.
Dia menilai peningkatan manfaat PIP adalah bagian dari tanggung jawab negara memberikan kesempatan pendidikan yang layak bagi setiap anak. Ia menilai penyesuaian nilai manfaat PIP menjadi salah satu langkah penting untuk meringankan beban keluarga penerima.
“Ini bukan sekadar persoalan hitung-hitungan matematis, melainkan wujud tanggung jawab negara. Apalagi amanat Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah sangat jelas,” tuturnya, dikutip dari Detik.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto, membeberkan total anggaran Perlindungan Sosial (Pelinsos) 2027. Disampaikan total anggaran Perlinsos mencapai Rp 549,9 triliun.
Anggaran Perlinsos merupakan dana yang digunakan untuk melanjutkan berbagai program perlindungan sosial, termasuk bantuan untuk pemenuhan layanan pendidikan. Anggaran Perlinsos 2027 naik sekitar 8,2 persen dari Rp 508,2 triliun.
“Pemerintah melanjutkan program perlindungan sosial sebesar Rp 549,9 triliun, terdiri atas Program Keluarga Harapan (PKH), sembako, iuran JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan), penanganan bencana, subsidi bahan bakar minyak (BBM), KIP Kuliah, dan subsidi KUR (Kredit Usaha Rakyat),” tutur Airlangga dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 dikutip dari YouTube Kementerian Keuangan RI, Jumat (14/8/2026).
Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah masuk dalam bantuan sosial di bidang pemenuhan layanan pendidikan. Target penerima PIP di 2027 mencapai 22,1 juta siswa, sedangkan KIP Kuliah akan ditujukan bagi 1,1 juta siswa.
Airlangga menekankan pihaknya akan menggunakan data akurat yang diambil dari Sensus Ekonomi 2026. Sensus Ekonomi 2026 saat ini tengah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
“Itu menjadi rebasing (pembaruan) untuk PDB (produk domestik bruto) ke depan dan dalam sensus ekonomi ini memasukkan sektor pertanian. Jadi, ini untuk pertama kali dalam sensus ekonomi, pertanian masuk integrasi terhadap sensus perekonomian,” tandas Airlangga. []
