Berita Golkar – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melki Laka Lena menegaskan pemulihan ekonomi masyarakat terdampak gempa Flores harus berjalan bersamaan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi agar warga segera kembali beraktivitas dan memiliki sumber penghasilan.
“Pemulihan ekonomi harus berjalan bersamaan dengan proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Masyarakat terdampak harus segera kembali beraktivitas dan memiliki sumber penghasilan,” katanya saat menghadiri rapat koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Jumat (11/9/2026), dikutip dari AntaraNews.
Melki mengatakan pemulihan pascabencana tidak cukup hanya berfokus pada perbaikan infrastruktur dan hunian masyarakat, tetapi juga harus memastikan sektor-sektor ekonomi yang terdampak dapat kembali bergerak.
Pada sektor pertanian, Pemerintah Provinsi NTT mendorong percepatan pemulihan melalui bantuan benih padi, jagung dan hortikultura, sarana produksi pertanian hingga alat pascapanen. Perbaikan jaringan irigasi juga menjadi perhatian untuk mendukung kembali aktivitas produksi.
Sementara di sektor kelautan dan perikanan, data nelayan terdampak akan disinkronkan dengan pemerintah kabupaten sebagai dasar penyaluran bantuan dan intervensi pemulihan.
Untuk pelaku UMKM terdampak, Pemprov NTT berkoordinasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan perbankan guna mendorong relaksasi pembiayaan serta penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan keringanan.
Pemprov NTT juga memberikan keringanan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 75 persen bagi wilayah terdampak gempa dan 50 persen bagi wilayah lainnya, disertai pembebasan denda.
Wakil Bupati Manggarai Barat Yulianus Weng mengatakan masa tanggap darurat bencana gempa di daerah itu berakhir pada Jumat (11/9/2026). Selama masa tanggap darurat, pemerintah daerah memfokuskan penanganan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pendataan dampak kerusakan.
Menurut dia, pemerintah daerah mengoptimalkan kendaraan dinas organisasi perangkat daerah untuk mempercepat distribusi logistik kepada masyarakat selama masa tanggap darurat.
Pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan juga dilibatkan dalam pelaporan perkembangan jumlah rumah terdampak dan korban jiwa.
Ia menjelaskan untuk memastikan validitas data kerusakan rumah, pemda melibatkan penyuluh pertanian dan penyuluh keluarga berencana yang didampingi tim Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kawasan Perumahan.
“Terkait Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat telah menghimpun berbagai usulan kebutuhan untuk dimasukkan dalam dokumen perencanaan dan selanjutnya diteruskan kepada pemerintah pusat,” kata Yulianus.
Ia menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Melki Laka Lena dan Pemerintah Provinsi NTT atas arahan, dukungan dan dorongan dalam penanganan dampak gempa di Manggarai Barat.
“Terima kasih kepada Bapak Gubernur atas arahan, dorongan dan dukungan kepada Manggarai Barat dalam penanganan bencana ini,” ujarnya.
Seperti diketahui Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat hingga 17 Agustus 2026 pukul 11.00 WIB, sebanyak 1.624 gempa susulan (aftershock) telah terjadi dengan magnitudo M1,3 – M6,2. Di antara ribuan gempa susulan tersebut, gempa dengan magnitudo M>5 sebanyak 23 kejadian dan gempa bumi susulan yang dirasakan berjumlah 59.
Gempa bumi pertama kali terjadi di wilayah Flores pada Sabtu, 15 Agustus 2026 pukul 04.58 WIB dengan parameter update M7,7 sehingga berdampak tsunami di wilayah sekitarnya. Gempa bumi jenis dangkal ini disebabkan oleh aktivitas tektonik di Flores Back-Arc dengan mekanisme pergerakan naik (thrust fault).
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat akumulasi korban jiwa akibat guncangan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) mencapai 136 orang, 88 korban di antaranya meninggal dunia secara tidak langsung atau setelah sempat penanganan medis.
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan memaparkan bahwa guncangan gempa bumi tersebut juga mengakibatkan kerusakan fisik berskala masif dengan total bangunan terdampak mencapai 102.384 unit rumah warga yang terbagi dalam kategori rusak berat, sedang, dan ringan.
Untuk menopang kebutuhan hidup warga di lokasi pengungsian, BNPB telah menyalurkan bantuan logistik darurat dengan total akumulasi mencapai 2.178 ton yang didistribusikan melalui dua posko utama di wilayah NTT.
Penyaluran logistik tersebut terbagi di dua titik tumpu distribusi utama, yakni sebanyak 1.379 ton dipusatkan melalui pos di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat dan sebanyak 664 ton disalurkan melalui wilayah Maumere Kabupaten Sikka. []
