Berita Golkar – Ada pertanyaan yang belakangan beredar di ruang publik: “BBM sulit didapat berbulan-bulan, kenapa Bahlil Lahadalia terus dipuji Presiden Prabowo?”
Pertanyaan semacam ini tentu sah dalam negara demokrasi. Bahkan pemerintah harus mendengarnya. Antrean panjang di SPBU bukan angka statistik semata.
Di dalam antrean itu ada sopir angkutan, pedagang, petani, pekerja, nelayan, pelaku UMKM dan rakyat biasa yang waktunya terbuang karena harus menunggu mendapatkan bahan bakar. Karena itu, keluhan rakyat tidak boleh dijawab dengan kemarahan, apalagi dengan penyangkalan.
Tapi demokrasi yang sehat juga butuh kejernihan melihat persoalan. Kita jangan tergesa-gesa menarik kesimpulan bahwa adanya antrean BBM di beberapa daerah otomatis berarti seluruh kebijakan energi nasional gagal, dan selanjutnya menyimpulkan bahwa Presiden keliru ketika memberikan apresiasi kepada Menteri ESDM. Di sinilah persoalan harus ditempatkan secara proporsional.
Presiden Menilai Keseluruhan, Bukan Satu Potongan Peristiwa
Presiden Republik Indonesia tentu memiliki instrumen, data, laporan kabinet serta ukuran kinerja yang jauh lebih luas dalam mengevaluasi seorang menteri.
Ketika Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi kepada Bahlil Lahadalia pada Agustus 2026, Presiden secara terbuka menyebut kemampuan, kecerdasan dan keberanian Bahlil. Presiden juga mengaitkan apresiasinya dengan pengelolaan sektor energi, termasuk kemampuan pemerintah menjaga harga BBM bersubsidi agar tidak mengalami kenaikan dalam situasi energi global yang penuh tekanan.
Artinya, membaca pujian Presiden hanya dari satu indikator berupa antrean di beberapa SPBU tentu terlalu menyederhanakan cara seorang Kepala Negara mengevaluasi pembantunya.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Tak Hanya Mengurus SPBU
Di atas meja Menteri ESDM terdapat urusan lifting minyak dan gas, mineral dan batu bara, investasi, hilirisasi, ketenagalistrikan, energi baru terbarukan, subsidi energi, ketahanan pasokan, negosiasi energi internasional hingga agenda besar kemandirian energi nasional.
Karena itu terdapat perbedaan antara “ada masalah dalam distribusi BBM di daerah tertentu” dengan kesimpulan “pengelolaan energi nasional gagal.”
Dua hal tersebut tidak identik.
Stok Nasional Aman Tidak Berarti Distribusi Lokal Boleh Bermasalah
Sebaliknya, pemerintah juga tidak boleh berlindung di balik kalimat “stok aman” kemudian menganggap persoalan selesai.
Inilah pelajaran pentingnya.
Bahan bakar boleh tersedia di terminal. Kapal pengangkut boleh berjalan. Stok nasional boleh mencukupi. Tetapi apabila rakyat harus menunggu lima, sepuluh, bahkan puluhan jam di SPBU, maka dari sudut pandang rakyat terdapat persoalan pelayanan yang nyata. Dan persoalan nyata harus diperbaiki.
Data terbaru dari Sulawesi Selatan menunjukkan persoalannya lebih kompleks daripada sekadar ada atau tidak adanya BBM. Pertamina mencatat kebutuhan solar meningkat sekitar 10–15 persen sejak Juni hingga Agustus 2026. Peningkatan kegiatan logistik, lebarnya disparitas harga antara produk subsidi dan nonsubsidi serta indikasi aktivitas pelangsiran ikut menjadi perhatian.
Pertamina kemudian menambah alokasi BBM sekitar 10–15 persen di wilayah yang membutuhkan, memperpanjang jam pelayanan SPBU dan memperkuat pengawasan.
Bahkan terdapat 6.023 nomor polisi kendaraan yang menurut Pertamina terindikasi melakukan transaksi tidak sesuai ketentuan dan kemudian diblokir dari sistem BBM subsidi. Sejumlah SPBU juga telah dikenai sanksi atas pelanggaran.
Fakta-fakta tersebut justru memberi kita satu kesimpulan penting: problem BBM subsidi tidak selalu berawal dari kekurangan stok nasional. Ada persoalan distribusi, lonjakan konsumsi, ketepatan sasaran, pengawasan, kemungkinan pelangsiran sampai potensi penyalahgunaan subsidi.
Semua itulah yang harus dibereskan.
Memahami Cara Pandang Presiden Prabowo
Kalau kita ingin memahami sikap Presiden Prabowo, bacalah keseluruhan arah pemikirannya tentang energi.
Presiden tidak ingin Indonesia menjadi bangsa yang setiap terjadi gejolak internasional langsung takut kehabisan energi.
Dalam pidatonya di DPR pada 2026, Presiden bahkan mengingatkan bahaya apabila Indonesia menjadi bangsa yang terus-menerus “takut BBM tidak cukup”, padahal negeri ini memiliki sumber daya alam yang luar biasa.
Orientasinya jelas: Indonesia harus semakin mandiri, berdaulat dan memiliki kemampuan mengelola kekayaannya sendiri. Karena itulah kebijakan energi pemerintahan Presiden Prabowo tidak boleh hanya dibaca dari apa yang terjadi di pompa bensin hari ini.
Pemerintah sedang berbicara mengenai sesuatu yang jauh lebih besar: meningkatkan produksi energi dalam negeri, membangun kapasitas penyimpanan, memperkuat ketahanan energi, mengurangi ketergantungan impor, mengembangkan energi alternatif serta memastikan subsidi negara benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.
Pada Maret 2026 pemerintah sendiri mengakui kapasitas penyimpanan BBM nasional selama ini masih terbatas, sekitar 25 hari, dan Presiden kemudian memerintahkan pembangunan fasilitas penyimpanan baru untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Jadi Presiden bukan tidak mengetahui persoalan. Justru pendekatan pemerintah adalah memperbaiki struktur persoalannya, dari hulu sampai hilir.
Pujian Presiden Bukan Kekebalan
Ada hal lain yang juga harus kita tegaskan. Pujian seorang Presiden kepada menterinya tidak boleh diterjemahkan sebagai kekebalan dari kritik.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tetap harus bertanggung jawab memastikan rakyat memperoleh pelayanan energi yang baik. Pertamina harus melakukan evaluasi.
Pemerintah daerah harus ikut mengawasi. Aparat penegak hukum harus bertindak apabila terdapat penimbunan, pelangsiran atau penyalahgunaan BBM subsidi.
Kalau ada SPBU nakal, tindak.
Kalau ada permainan kuota, bongkar.
Kalau ada pelangsiran, hentikan.
Kalau alokasi tidak lagi sebanding dengan perkembangan ekonomi dan mobilitas sebuah daerah, evaluasi dan sesuaikan.
Dan apabila rakyat mengantre terlalu lama, jangan meminta rakyat terus-menerus memahami pemerintah. Pemerintahlah yang harus lebih cepat memahami kesulitan rakyat. Itulah semestinya spirit pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Jangan Pertentangkan Presiden dengan Rakyat
Saya kira kurang tepat apabila persoalan ini dibingkai seolah-olah pilihannya hanya dua: membela masyarakat berarti harus menyalahkan Bahlil, atau memuji Bahlil berarti mengabaikan penderitaan masyarakat. Negara tidak bekerja sesederhana itu.
Presiden bisa mengapresiasi keberhasilan seorang menteri pada bidang tertentu sekaligus memerintahkannya memperbaiki kekurangan pada bidang lainnya.
Seorang pemimpin tidak harus mencaci bawahannya di depan publik setiap kali ditemukan masalah. Yang jauh lebih penting adalah apakah masalah itu diperintahkan untuk diselesaikan, apakah sistem diperbaiki, dan apakah rakyat kemudian merasakan hasilnya.
Bahkan pada 4 Agustus 2026, Presiden Prabowo kembali memberikan instruksi kepada jajaran sektor energi untuk menangani persoalan kelistrikan sekaligus menjaga stabilitas BBM. Itu menunjukkan bahwa sektor energi memang berada langsung dalam perhatian Presiden.
Ukuran Akhirnya Tetap Rakyat
Karena itu, kepada mereka yang bertanya, “Mengapa Bahlil masih dipuji?”, ya. Karena Presiden memiliki ukuran evaluasi yang luas terhadap seorang menteri. Apresiasi diberikan terhadap apa yang dianggap berhasil. Tetapi apresiasi tidak menghapus kewajiban memperbaiki apa yang belum berhasil.
Dan kepada pemerintah serta Pertamina juga harus disampaikan dengan ketegasan yang sama: jangan cukup mengatakan stok aman apabila rakyat masih mengantre.
Negara harus memastikan keamanan stok bertemu dengan kelancaran distribusi.
Kebijakan yang baik di Jakarta harus terasa baik sampai ke SPBU di Makassar, Bulukumba, Bone, Papua, Maluku, Kalimantan dan seluruh pelosok negeri.
Inilah cara kita mendidik ruang publik:
kritik jangan kehilangan fakta, sementara kekuasaan jangan kehilangan kepekaan.
Presiden Prabowo berkali-kali menunjukkan watak kepemimpinannya yang ingin menghadapi persoalan secara terbuka:
yang baik diapresiasi, yang kurang diperbaiki, yang bocor ditutup, dan yang menyimpang ditindak. Karena pada akhirnya rakyat tidak membutuhkan perdebatan siapa yang paling benar.
Rakyat membutuhkan BBM tersedia, harga terjangkau, distribusi lancar, subsidi tepat sasaran dan negara hadir ketika mereka mengalami kesulitan. Di situlah ukuran keberhasilan sesungguhnya.
Pujian bukan berarti menutup mata. Kritik pun tidak boleh menutup fakta. Yang dibutuhkan Indonesia adalah kerja nyata: energi tersedia, kedaulatan diperkuat, dan kepentingan rakyat tetap menjadi tujuan tertinggi pemerintahan.
Jayapura – Jum’at, 11 Sptember 2026
Prof. Ali Mochtar Ngabalin
Ketua Bidang Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional DPP Partai Golkar
