Berita Golkar – Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta Pemerintah Provinsi Kalteng memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Golkar Kalteng, Rahadian Fani, dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 di Kantor DPRD Kalteng, Palangka Raya, Kamis (10/9/ 2026).
“Kami memberikan perhatian serius terhadap meningkatnya kejadian karhutla dan dampak kabut asap di Kalteng,” kata Rahadian, dikutip dari BeritaSampit.
Rahadian meminta pemerintah memastikan dukungan anggaran mencukupi untuk menangani karhutla secara menyeluruh, termasuk pengerahan personel dan sarana di lapangan.
“Mohon penjelasan mengenai kecukupan dukungan anggaran secara keseluruhan untuk pencegahan, pemadaman, dukungan personel dan sarana, penanganan dampak asap,” jelasnya.
Ia juga menyoroti perlindungan masyarakat selama masa tanggap darurat serta kebutuhan pemulihan setelah bencana.
“Serta perlindungan masyarakat selama masa tanggap darurat serta kebutuhan penanganan pascabencana,” lanjutnya.
Rahadian mengatakan posisi Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam struktur Perubahan APBD perlu menjadi perhatian, mengingat kondisi kebencanaan yang masih terjadi di Kalteng.
“khususnya penanganan karhutla dan dampak kabut asap selama masa tanggap darurat serta kebutuhan penanganan pascabencana,” tegasnya.
Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi Kalteng telah menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Karhutla sejak 31 Agustus 2026.Dalam
rancangan Perubahan APBD, Belanja Daerah meningkat dari Rp5,452 triliun menjadi Rp5,541 triliun atau bertambah sekitar Rp89,036 miliar.
Di balik kenaikan tersebut terdapat perubahan komposisi belanja. Belanja Operasi turun sekitar Rp275,033 miliar, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, serta Belanja Hibah.
Sementara itu, Belanja Bantuan Sosial meningkat sekitar Rp28,557 miliar menjadi Rp143,569 miliar. Belanja Modal juga meningkat sekitar Rp103,506 miliar menjadi Rp628,523 miliar.
Penambahan terbesar terdapat pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan serta Peralatan dan Mesin, sedangkan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi mengalami sedikit penurunan.
Belanja Transfer meningkat menjadi Rp1,011 triliun. Sebaliknya, Belanja Bantuan Keuangan turun sekitar Rp53,520 miliar menjadi Rp17,273 miliar. []
