Berita Golkar – Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud meminta Bank Kaltimtara menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan, terutama pembiayaan operasional relawan.
Permintaan tersebut disampaikan Rudy saat menerima audiensi jajaran Bank Kaltimtara yang dipimpin Direktur Utama Romy Wijayanto di Ruang Rapat Gubernur Kaltim, Selasa (13/10/2026).
Rudy mengatakan keterbatasan ruang fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran membuat pemerintah daerah membutuhkan dukungan perusahaan daerah untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Untuk CSR, saya harap bisa diberikan kepada Pemprov Kaltim agar membantu relawan yang menangani karhutla. Karena efisiensi membuat ruang fiskal kami terbatas, harapannya perusahaan daerah bisa membantu melalui CSR,” kata Rudy dalam publikasi Biro Administrasi Pimpinan Pemprov Kaltim, dikutip dari kalimantan.bisnis.
Permintaan dukungan tersebut disampaikan di tengah penanganan karhutla yang masih berlangsung di Kalimantan Timur. Berdasarkan laporan harian BPBD Kaltim untuk kondisi 7 Oktober 2026, total area terbakar tercatat sekitar 8.328,92 hektare.
Laporan yang dipublikasikan pada 8 Oktober itu juga mencantumkan 11.711 personel dalam penanganan karhutla. BPBD menyebut penanganan dilakukan melalui pemadaman darat, pemantauan titik api, dan koordinasi lintas sektor. Dalam laporan yang sama, luas pemadaman pada hari tersebut tercatat 14,75 hektare.
Sebelumnya, dalam rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Balikpapan pada 7 Oktober 2026, Rudy meminta penanganan karhutla dilakukan secara preventif dan terintegrasi.
Dia juga meminta perusahaan perkebunan, kehutanan, dan pertambangan memastikan kesiapan personel, peralatan, serta sumber air. Selain meminta dukungan CSR, dalam audiensi dengan Bank Kaltimtara Rudy menekankan pentingnya penguatan kinerja bisnis dan penyelesaian kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL).
Dia meminta pengelolaan bank dilakukan secara profesional dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Penempatan dana juga diminta memberikan nilai tambah bagi perusahaan sekaligus mendukung pembangunan daerah.
“Saya harap BPD tidak mengalami kerugian besar seperti perusahaan BUMN yang ada di Indonesia. Jangan sampai NPL yang belum selesai ini merugikan BPD,” tutupnya. []
