Berita Golkar – Lesunya fiskal tengah menghantam postur APBD Kalimantan Timur (Kaltim). Berdasarkan persetujuan APBD Perubahan Kaltim 2026.
Target pendapatan daerah harus rela dikoreksi turun dari Rp14,25 triliun menjadi Rp13,36 triliun, menyusut hingga sekitar Rp883 miliar.
Kendati pendapatan transfer dari pusat diprediksi mengalami kenaikan menjadi Rp4,33 triliun, pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru merosot tajam dari target awal Rp10,75 triliun menjadi Rp8,89 triliun.
Hal ini membuat Gubernur Kaltim, Rudy Masud, meradang dan menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk berhenti berpangku tangan.
“Kita tidak bisa terus bergantung dengan pusat (transfer ke daerah/TKD). Karena itu, kita harus lakukan inovasi, terobosan dan kerja keras untuk terus menggali dan mengoptimalkan potensi-potensi pendapatan yang belum tergarap maksimal,” tegas Gubernur Kaltim dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/10/2026), dikutip dari TribunNews.
Orang nomor satu di Kalimantan Timur itu menyoroti kebocoran masif yang selama ini dibiarkan mengakar.
Sektor-sektor gemuk seperti Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Alat Berat, hingga Pajak Air Permukaan (PAP) dinilai masih berjalan setengah hati dan jauh dari kata optimal.
Gubernur Kaltim Rudy Masud bahkan mengungkap fakta yang cukup memiriskan hati. Banyak perusahaan tambang batu bara dan raksasa sawit yang beroperasi mengeruk bumi Kalimantan Timur, namun justru membayar pajak bahan bakarnya di luar daerah mengikuti lokasi transaksi pembelian.
“Pajak bahan bakar, pajak kendaraan dan pajak air permukaan harus lebih dioptimalkan lagi untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah,” tandasnya.
Ironisnya lagi, masyarakat Kalimantan Timur harus menanggung beban kerusakan lingkungan mulai dari pencemaran udara, tanah, hingga air akibat aktivitas industri tersebut sementara kontribusi pajaknya tidak sebanding dengan tingkat eksploitasi yang dilakukan.
Terlebih, masih banyak ditemukan kendaraan operasional perusahaan ber plat non-KT serta pendataan alat berat yang amburadul.
“Saya minta PBBKB, PKB, PAP terus dikejar, dioptimalkan lagi. Apalagi masih banyak juga di tambang itu kendaraan non-KT. Baik bus, truk atau kendaraan proyek lainnya. Data alat berat juga belum maksimal, sehingga pajaknya juga tidak bisa maksimal,” beber Rudy Masud.
Gubernur Kaltim itu menegaskan, optimalisasi pendapatan ini wajib dikebut melalui koordinasi ketat dengan pemerintah kabupaten/kota.
Sebab, pada akhirnya porsi terbesar dari dana segar tersebut akan dikembalikan lagi ke daerah guna membiayai pemerataan infrastruktur dan pembangunan bagi masyarakat Kalimantan Timur. []
