Berita Golkar – Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Golkar Cek Endra mendorong percepatan penataan sumur minyak masyarakat di berbagai daerah agar potensinya dapat berkontribusi terhadap peningkatan lifting minyak nasional.
Cek Endra mengapresiasi langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang mulai merealisasikan penataan sumur minyak masyarakat melalui skema resmi.
Ia mendorong implementasi kebijakan tersebut diperluas dan dipercepat di berbagai daerah sebagai salah satu upaya menambah produksi sekaligus meningkatkan lifting minyak nasional.
Cek Endra menilai, perkembangan pengelolaan sumur masyarakat di Aceh menjadi langkah penting dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
Pemerintah telah memberikan persetujuan kerja sama pengelolaan sumur masyarakat di Aceh dan mendorong hasil produksinya masuk ke dalam sistem resmi melalui kerja sama dengan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).
Kebijakan penataan sumur masyarakat secara nasional berlandaskan Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025.
“Langkah yang sudah berjalan di Aceh patut kita apresiasi. Ini menunjukkan bahwa sumur masyarakat yang selama ini menjadi persoalan bisa ditata menjadi bagian dari solusi peningkatan produksi minyak nasional. Masyarakat mendapat kepastian, kegiatan produksinya lebih tertib, dan hasil produksinya masuk ke dalam sistem resmi,” kata Cek Endra, dikutip dari rm.id.
Menurutnya, implementasi serupa perlu dipercepat di daerah-daerah lain yang memiliki potensi besar. Pemerintah telah menginventarisasi 45.095 sumur minyak masyarakat yang tersebar di enam provinsi.
Jambi, misalnya, tercatat memiliki 11.509 sumur, terdiri atas 9.885 sumur di Batang Hari, 1.336 sumur di Muaro Jambi, dan 288 sumur di Sarolangun.
“Jambi hanya salah satu contoh. Dengan lebih dari 11 ribu sumur yang telah terinventarisasi, potensinya tentu besar. Tetapi prinsipnya bukan melegalkan semuanya begitu saja. Pemerintah harus mempercepat verifikasi dan memastikan sumur yang memenuhi ketentuan teknis, keselamatan, lingkungan dan keekonomian dapat segera masuk dalam skema pengelolaan yang resmi,” ujarnya.
Cek Endra mengatakan, kontribusi setiap sumur masyarakat mungkin relatif kecil apabila dilihat secara individual.
Namun, dengan jumlah puluhan ribu sumur yang telah terinventarisasi secara nasional, pengelolaan yang baik berpotensi memberikan tambahan produksi secara agregat.
Karena itu, penataan sumur masyarakat dapat berjalan beriringan dengan optimalisasi lapangan eksisting, penerapan teknologi, pengaktifan idle well, peningkatan eksplorasi, dan percepatan proyek migas.
“Kita sedang mengejar peningkatan lifting minyak. Jadi setiap potensi yang memang layak harus kita optimalkan. Yang sebelumnya berada di luar sistem kita tata, yang memenuhi persyaratan kita berikan kepastian, dan produksinya kita dorong menjadi tambahan bagi lifting nasional,” tegasnya.
Cek Endra berharap, Kementerian ESDM, SKK Migas, pemerintah daerah, dan KKKS memperkuat koordinasi agar implementasi kebijakan tersebut semakin cepat di berbagai daerah.
“Orientasinya harus jelas, masyarakat memperoleh manfaat ekonomi, aspek keselamatan dan lingkungan tetap terjaga, dan negara memperoleh tambahan produksi. Kalau puluhan ribu sumur ini dapat ditata dengan baik, saya kira ini bisa menjadi salah satu sumber tambahan untuk mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional,” pungkas legislator dari daerah pemilihan Jambi itu. []
