Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini meminta pemerintah mengkaji secara mendalam kebijakan penghentian sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG), saat sekolah menerapkan kegiatan belajar mengajar jarak jauh atau biasa disebut PJJ.
Yahya mengingatkan, penghentian sementara MBG jangan sampai merugikan siswa maupun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai pelaksana program.
“Terkait dengan penghentian sementara pemberian MBG karena ada PJJ hendaknya dikaji secara mendalam. Jangan sampai merugikan siswa dan juga SPPG,” ujar Yahya saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (17/10/2026), dikutip dari Kompas.
Menurut Yahya, pemerintah perlu mencari solusi dan menyepakati mekanisme pelaksanaan MBG selama PJJ, agar program pemenuhan gizi tersebut tetap berjalan. Dia menilai penghentian MBG dalam kurun waktu yang tidak menentu juga kurang baik bagi keberlangsungan asupan gizi anak sekolah.
“Perlu dicarikan solusi yang bijak dan pola dan mekanisme yang disepakati agar program MBG tetap bisa dijalankan. Apalagi PJJ sekarang banyak diterapkan di daerah yang terdampak karhutla,” ucap Yahya.
Salah satu opsi yang dapat diterapkan, kata Yahya, yakni tetap menyalurkan MBG ke sekolah untuk kemudian diambil oleh orang tua siswa.
Namun, mekanisme tersebut perlu mendapat kesepakatan antara SPPG, pihak sekolah, dan wali murid. Pengambilan makanan oleh orang tua juga tidak boleh menjadi beban bagi mereka. “Misalnya, MBG tetap diberikan ke sekolah, tapi makanannya diambil oleh orang tuanya. Sekali lagi jika hal ini tidak memberatkan bagi orang tua siswa,” kata Yahya.
Yahya mengingatkan, persoalan ini perlu mendapat perhatian, terutama di daerah yang menerapkan PJJ akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Di sisi lain, Yahya meminta pemerintah tetap memprioritaskan pemberian MBG bagi kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, meskipun kegiatan belajar mengajar berlangsung melalui PJJ.
Menurut dia, penghentian pemberian MBG kepada kelompok tersebut dapat berdampak terhadap upaya pencegahan stunting. “Karena kalau dihentikan akan berakibat secara beruntun terhadap meningkatnya angka stunting. Perlu diketahui tujuan utama pemberian MBG untuk kelompok 3B adalah untuk mencegah stunting.” jelas Yahya.
“Masa yang paling krusial dan kritis dalam pencegahan stunting adalah pada masa 1.000 hari pertama kehidupan. Karena pertumbuhan otak manusia 80 persen ditentukan pada masa 1.000 hari pertama kehidupan tersebut,” pungkas Yahya.
Mekanisme Penghentian MBG Saat PJJ
Diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan bahwa pelaksanaan MBG di sekolah mengikuti pemberitahuan resmi dari pemerintah daerah, baik melalui gubernur maupun bupati.
Jika pemberitahuan penghentian diterima sebelum pembelian bahan pangan dan persiapan memasak dilakukan, distribusi MBG pada hari berikutnya tidak dilaksanakan.
“Apabila pemberitahuan penghentian diterima sebelum proses pembelian bahan pangan dan persiapan memasak dilakukan, distribusi MBG pada hari berikutnya tidak dilaksanakan,” kata Sudaryono, dikutip dalam keterangannya, Sabtu (17/10/2026).
Sebaliknya, jika pemberitahuan baru diterima ketika persiapan dan proses memasak sudah berlangsung, makanan yang telanjur dibuat tetap didistribusikan. “Kalau pemberitahuan datang ketika proses persiapan dan memasak sudah berjalan, makanan yang telanjur dibuat tetap didistribusikan,” ujarnya.
Sudaryono menegaskan, mekanisme tersebut bukan berarti MBG tetap berjalan seperti biasa selama PJJ. Distribusi disesuaikan dengan waktu diterimanya pemberitahuan penghentian dan tahapan persiapan yang telah dilakukan.
BGN menerapkan mekanisme tersebut untuk menjaga efisiensi penggunaan bahan pangan, sekaligus mencegah makanan yang telanjur disiapkan terbuang. []
