Berita Golkar – Pers harus menjaga jarak dari kepentingan politik, ekonomi, maupun kelompok tertentu. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Ace Hasan Syadzily mengingatkan bahwa media berisiko kehilangan independensi ketika pemberitaannya dipengaruhi kepentingan kekuasaan.
Peringatan tersebut disampaikan Ace dalam Rapat Kerja Nasional Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) di Hotel Luminor, Jakarta, Sabtu (24/10/2026).
Ace mengatakan pers memiliki peran penting dalam mengawasi kekuasaan dan menjaga kualitas demokrasi. Namun, ia juga mengingatkan adanya tekanan politik dan ekonomi yang dapat memengaruhi kerja jurnalistik.
“Kita juga harus kritis terhadap kemungkinan media menjadi bagian dari struktur kekuasaan,” kata Ace, dikutip dari voi.id.
Dalam sambutannya, Ace merujuk pemikiran Edward S. Herman dan Noam Chomsky dalam buku Manufacturing Consent.
Keduanya mengembangkan model propaganda yang menjelaskan bagaimana struktur ekonomi, politik, dan kepentingan tertentu dapat memengaruhi produksi berita.
Namun, Ace menegaskan pemikiran tersebut tidak berarti seluruh media merupakan alat propaganda.
Menurut Ace, hal yang perlu diwaspadai adalah berbagai bentuk tekanan yang dapat mengganggu independensi jurnalistik.
“Independensi jurnalistik harus dijaga dari berbagai bentuk tekanan, baik politik, ekonomi, maupun kepentingan kelompok,” ujarnya.
Ace juga mengingatkan bahwa pers tidak boleh kehilangan keberanian mengkritik ketika menjalankan perannya dalam menjaga kepentingan bangsa.
Ia menilai jurnalisme kebangsaan tetap harus memberi ruang bagi kritik terhadap kebijakan pemerintah, pengungkapan penyimpangan, dan pengawasan kekuasaan.
“Jurnalisme kebangsaan bukan berarti jurnalisme yang kehilangan daya kritis,” tegas Ace.
Menurut Ace, kritik harus disampaikan berdasarkan fakta. Pers juga harus mampu mengungkap penyimpangan tanpa menghakimi pihak tertentu tanpa dasar.
Selain itu, wartawan perlu menyampaikan perbedaan pandangan tanpa memperbesar permusuhan dan memberitakan konflik tanpa menjadikannya sebagai komoditas.
Ace menilai tantangan tersebut semakin besar di tengah perkembangan media digital. Wartawan tidak cukup hanya memahami isi informasi, tetapi juga perlu mengenali sumber, jaringan penyebaran, dan kepentingan di baliknya.
Ia mengingatkan bahwa pers harus mampu membedakan fakta, opini, propaganda, disinformasi, dan interpretasi.
Ace menegaskan pemerintah membutuhkan pers yang kritis, sedangkan masyarakat membutuhkan media yang kredibel.
“Pemerintah membutuhkan pers yang kritis. Masyarakat membutuhkan pers yang kredibel. Dunia usaha membutuhkan pers yang profesional. Demokrasi membutuhkan pers yang independen,” katanya.
Ia juga mendorong kerja sama antara pemerintah, pers, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat sipil. Namun, kerja sama tersebut tidak boleh mengorbankan kebebasan masing-masing pihak.
“Kolaborasi bukan berarti menghilangkan independensi,” ujar Ace. []
