Berita Golkar – Ansar Ahmad menyampaikan Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kepri yang digelar di Balairung Raja Khalid Hitam, Senin (30/3/2026).
Rapat tersebut dipimpin oleh Iman Sutiawan dan dihadiri oleh jajaran anggota DPRD serta sejumlah undangan dari unsur pemerintahan dan pemangku kepentingan lainnya.
Dalam pemaparannya, Ansar menegaskan bahwa penyusunan LKPJ merupakan kewajiban konstitusional kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dokumen tersebut berisi laporan pelaksanaan pemerintahan daerah sepanjang tahun anggaran 2025, mencakup urusan wajib, pilihan, hingga tugas pembantuan dari pemerintah pusat.
Ia menjelaskan, penyusunan laporan dilakukan dengan mengacu pada dokumen perencanaan daerah, seperti perubahan RKPD dan APBD 2025, guna memastikan kesinambungan antara kebijakan, program, dan target pembangunan.
Mayoritas Indikator Kinerja Capai Kategori Sangat Tinggi
Dari sisi capaian pembangunan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat hasil yang cukup positif. Dari total 458 indikator kinerja yang diukur, sebanyak 436 indikator atau 95,20 persen masuk kategori sangat tinggi.
Selain itu, sebanyak 14 indikator atau 3,06 persen berada pada kategori tinggi, sementara sisanya berada pada kategori sedang dan rendah dalam jumlah terbatas.
Menurut Ansar, capaian tersebut tidak lepas dari peran DPRD serta kerja kolektif seluruh perangkat daerah dalam menjalankan program pembangunan.
“Keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mendorong pembangunan yang terarah dan berkelanjutan,” ujarnya, dikutip dari SidakNews.
Realisasi APBD 2025 Tembus 95,39 Persen
Dari aspek keuangan, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepri tahun 2025 mencapai Rp3,729 triliun atau sekitar 95,39 persen dari target Rp3,910 triliun.
Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp3,733 triliun atau 94,94 persen dari total anggaran Rp3,932 triliun. Belanja tersebut mencakup belanja operasional, belanja modal, dan belanja transfer.
Pada sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan daerah terealisasi sebesar Rp27,291 miliar atau 100,01 persen dari target, dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) mencapai Rp22,291 miliar.
Tugas Pembantuan Terealisasi 92,46 Persen
Dalam pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat, Provinsi Kepulauan Riau menjalankan empat sektor utama, yakni pertanian, kepemudaan dan olahraga, pekerjaan umum dan penataan ruang, serta transmigrasi.
Realisasi anggaran untuk program tersebut mencapai 92,46 persen, yang menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang cukup optimal.
Dorong Sinergi untuk Pembangunan Berkelanjutan
Menutup penyampaiannya, Ansar menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kepri atas dukungan yang selama ini diberikan. Ia berharap kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dapat terus diperkuat.
“LKPJ ini menjadi bentuk akuntabilitas kepada masyarakat. Evaluasi yang ada harus menjadi dasar untuk mendorong Kepulauan Riau yang lebih maju dan sejahtera,” tutupnya. []
