Derta Rohidin Soroti Sepinya Peminat Sekolah Rakyat SD, Sistem Asrama Diminta Dievaluasi

Berita Golkar – Anggota Komisi VIII DPR Fraksi Partai Golkar Derta Rohidin menyoroti rendahnya minat masyarakat terhadap program Sekolah Rakyat (SR) berasrama pada jenjang SD di sejumlah daerah.

Derta menyampaikan, anak SD masih berada pada fase perkembangan yang sangat membutuhkan kelekatan emosional dengan orang tua. Maka dari itu, pada usia tersebut, keluarga masih menjadi lingkungan utama dalam membentuk karakter, rasa aman, kepercayaan diri, hingga perkembangan moral dan spiritual anak.

“Kasih sayang orangtua tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh sistem pengasuhan di asrama, sebaik apa pun fasilitas yang disediakan. Banyak orangtua yang merasa belum siap berpisah dengan anaknya pada usia yang masih sangat dini. Kekhawatiran itu adalah sesuatu yang wajar dan harus dihormati,” ujar Derta kepada wartawan, Kamis (16/7/2026), dikutip dari Kompas.

Menurut Derta, kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius pemerintah agar pelaksanaan program tidak hanya berorientasi pada pencapaian target, tetapi benar-benar memperhatikan kebutuhan tumbuh kembang anak.

Derta menilai, konsep sekolah berasrama memang memiliki manfaat dalam kondisi tertentu, terutama bagi anak-anak yang benar-benar tidak memiliki akses pendidikan, berasal dari keluarga yang sangat rentan, atau tinggal di wilayah terpencil.

Hanya saja, kata dia, penerapannya tidak dapat diseragamkan untuk semua kelompok masyarakat tanpa mempertimbangkan karakteristik kebutuhan anak. Derta pun meminta Kementerian Sosial melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain penyelenggaraan Sekolah Rakyat, khususnya pada jenjang SD.

Evaluasi tersebut tidak hanya mengukur jumlah peserta didik, tetapi juga memperhatikan aspek psikologis anak, kesiapan keluarga, efektivitas pengasuhan, serta penerimaan masyarakat.

Derta juga meminta pemerintah perlu memberikan fleksibilitas model Sekolah Rakyat, sehingga tidak seluruhnya diwajibkan menggunakan sistem berasrama. Di daerah yang memungkinkan, konsep sekolah reguler atau semi-boarding dapat menjadi alternatif yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, Derta berpendapat, penyelenggaraan asrama sebaiknya diprioritaskan bagi anak-anak yang memang menghadapi kondisi khusus, seperti yatim piatu, telantar, berasal dari keluarga miskin ekstrem, korban bencana, atau tinggal di wilayah yang akses pendidikannya sangat terbatas.

Sementara itu, Derta menyebut pihaknya akan terus mengawal pelaksanaan program Sekolah Rakyat agar benar-benar menjadi instrumen pengentasan kemiskinan. “Kita ingin Sekolah Rakyat menjadi kebijakan yang diterima masyarakat karena manfaatnya benar-benar dirasakan, bukan karena masyarakat dipaksa menyesuaikan diri,” imbuhnya.

Sebelumnya, peminat Sekolah Rakyat Terintegrasi (SR) 2 Kota Pasuruan, Jawa Timur, untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) masih minim. Dari jumlah kuota yang tersedia, masih terisi 33 persen. Penyebabnya, keluarga masih enggan dan ragu menempatkan anaknya di asrama Sekolah Rakyat.

“Untuk kuota SD yang belum terpenuhi. Sedangkan SMP dan SMA sudah terpenuhi kuotanya,” kata Kepala Sekolah SR Kota Pasuruan Yuli Prihatini kepada Kompas.com, Jumat (10/7/2026).

Lebih lanjut, ia mengungkapkan hasil penjangkauan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Pasuruan melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), calon siswa SD yang bersedia berjumlah 32 anak. Sedangkan kuota yang disediakan berjumlah 90 calon siswa atau menyisakan 58 kursi kosong. “Untuk jenjang SMP maupun SMA sudah memenuhi kuota, yakni masing-masing 90 anak,” katanya.

Yuli mengatakan, mental anak dan keluarga belum siap untuk menempatkan siswa jenjang SD di asrama. Hal itu dibuktikan saat petugas menyasar keluarga yang masuk dalam kategori desil 1 dan 2.

“Dari keterangan petugas yang melakukan penjangkauan langsung ke lapangan (keluarga), orang tua atau keluarga tidak siap melepas anaknya masuk ke SR dengan sistem tinggal di asrama,” jelasnya.

Rencananya, untuk memenuhi kuota tersebut, pihaknya akan mengusulkan sisa kuota siswa SD untuk sebagian akan dialihkan ke jenjang SMP dengan tetap mensyaratkan dari keluarga desil 1 dan 2. “Rencananya itu akan dialihkan ke jenjang SMP menjadi 120 siswa, namun masih menunggu surat keputusan lebih lanjut,” tambahnya. []