Berita Golkar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menyebut, program Pemberian Makan Tambahan (PMT) Lokal ditunggangi kepentingan partai politik tertentu. Padahal, program itu bertujuan mengentaskan masalah stunting di Kota Depok.
Kecurigaan adanya unsur politik dalam program PMT Lokal menyeruak saat anggota Dewan melakukan rapat ter¬buka dengan vendor dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok terkait program PMT Lokal, di Gedung DPRD Kota Depok, Jumat (17/11/2023).
Awalnya, Ketua Komisi D DPRD Kota Depok, Supriatni mempertanyakan soal menu PMT Lokal Kota Depok yang viral, karena jauh dari kata mencukupi. Berdasarkan laporan masyarakat, menu yang diberikan tidak sesuai nilai anggaran Rp 18 ribu per individu per hari.
“Di (Kecamatan) Rangkapan Jaya, masyarakat melaporkan hanya kuah sup dan pepes tahu. Di Depok Lama, hanya dua po¬tong tahu,” ujarnya.
Selain itu, politisi Partai Golkar ini juga mengkritisi adanya stiker dengan foto Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok di setiap wadah makanan PMT Lokal. Menurut dia, hal tersebut jadi isu sensitif di tahun politik.
“Harusnya, bila ada stikernya, isi (makanannya) lebih bagus. Bukan sebaliknya,” sindir Supriatni.
Anggota Komisi D DPRD Depok, Babai Suhaimi menambahkan, program PMT Lokal di Kota Depok juga dicurigai ditunggangi partai politik ter¬tentu. Berdasarkan laporan yang diterimanya, ada petugas vendor dalam program PMT Lokal mengenakan syal berwarna oranye, yang identik dengan warna salah satu parpol, saat membagikan makanan ke masyarakat.
Namun, dia tak mau menyebutnama partai yang dicurigai menunggangi program PMT Lokal di Kota Depok. “Kami punya bukti foto, ada yang sedang memberikan PMT dengan menggunakan syal. (Dicurigai bermuatan politis) Karena (syal) itu warna oranye,” cetusnya.
Lebih lanjut, Babai menyatakan, DPRD Kota Depok siap menginvestigasi masalah itu se¬cara mendalam. Bila ada temuan politis, tegasnya, pihaknya akan membuat dan mengirim se¬jumlah rekomendasi kepada pemerintah.
“Jangan politisasi program ini. Kita akan tanya vendor-vendor apakah mereka terafiliasi dengan partai politik tertentu. Mudah-mudahan sih tidak,” tandasnya.
Sementara itu, anggota Komisi D dari Fraksi PDI Perjuangan, Ikravany Hilman meminta aparat penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan BPKP Provinsi Jawa Barat (Jabar), ikut menyoroti PMT Lokal di Kota Depok. Salah satu¬nya, melakukan audit investigatif atas penggunaan anggaran. “Saya tidak bilang pasti ada pelanggaran, tapi aparat penegak hukum turun dong,” pintanya.
Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Mary Liziawati mengaku tidak tahu menahu tentang adanya temuan petugas vendor yang menggunakan atribut yang identik dengan warna partai ter¬tentu. Dia memastikan, pihaknya sudah menginstruksikan seluruh vendor PMT Lokal, untuk me¬lepas stiker foto Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok di tutup wadah makanan.
“Soal lain, nanti kami evalu¬asi. Kalau benar seperti itu (ada petugas vendor yang menggunakan atribut), akan kami tegur agar saat penyaluran tidak ada tendensi apa pun,” ujarnya. {sumber}
