![](https://golkarpedia.com/wp-content/uploads/2026/07/mkgr.jpg")
Berita Golkar – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Golkar, Basri Baco, menyatakan pihaknya mendukung terhadap rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerbitkan obligasi daerah senilai Rp3,5 triliun.
Namun, dukungan tersebut diberikan dengan syarat dana hasil penerbitan obligasi benar-benar digunakan untuk pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan Basri Baco usai rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta yang membahas penyampaian rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), beberapa waktu lalu.
“Rata-rata teman-teman juga memang fokus kepada pendapatan, karena itu yang lagi krusial, dan terkait dengan rencana obligasi yang Rp3,5 triliun. Moga-moga niatnya baik, cari pendapatan sebanyak-banyaknya buat pembangunan rakyat Jakarta,” kata Baco.
Ia menegaskan, pihaknya akan memberikan dukungan sepanjang dana obligasi dimanfaatkan secara tepat.
“Oh iya, selama dipakai benar-benar untuk perbaikan dan pengembangan serta kesejahteraan rakyat, DPRD pasti setuju,” tegasnya, dikutip dari Akurat.
Lebih lanjut, Baco mengatakan, rapat Banggar kali ini masih berfokus pada penyampaian rancangan KUA-PPAS oleh pihak eksekutif sekaligus mendengarkan berbagai masukan dari anggota dewan sebelum pembahasan lebih lanjut dilakukan.
Wakil Ketua Banggar itu juga berharap berbagai aspirasi yang disampaikan anggota DPRD dapat diakomodasi dalam penyusunan KUA-PPAS sehingga pembahasan di tingkat komisi nantinya bisa berlangsung lebih efektif.
“Diharapkan nanti ketika sudah jadi KUA-PPAS, berbagai macam aspirasi masyarakat yang disampaikan oleh teman-teman dewan itu memang sudah terakomodir, sehingga pembahasan di komisi itu tidak terlalu panjang kali lebar,” ujarnya.
Diketahui, rencana penerbitan obligasi daerah sebelumnya diusulkan Pemprov DKI Jakarta sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan di tengah kebutuhan pendanaan berbagai proyek strategis.
Dana yang dihimpun melalui obligasi direncanakan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang produktif sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan memperkuat kapasitas fiskal daerah. []
