Berita Golkar – Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta menerima aspirasi Forum Persatuan Warga Rusun Jakarta yang menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (14/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut dihadiri Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Ramly HI Muhammad dan Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan.
Dalam aksi tersebut, warga menyampaikan delapan tuntutan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait pengelolaan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa).
Sejumlah tuntutan itu di antaranya pemutihan tunggakan sewa, penghapusan sistem denda di seluruh Rusunawa, penurunan tarif sewa hingga 50 persen untuk Rusunawa umum, pembebasan tarif sewa bagi warga tidak mampu, serta penghentian pengusiran dan penyegelan unit.
Ramly meminta Pemprov DKI melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menindaklanjuti tuntutan tersebut. Menurutnya, warga berpenghasilan rendah membutuhkan solusi konkret atas persoalan tunggakan sewa.
“Tidak ada lagi pengusiran secara paksa. Warga yang sudah diusir secara paksa harus dikembalikan,” ujar Ramly.
Ramly juga menyoroti dugaan praktik intimidasi terhadap warga kurang mampu yang menunggak pembayaran sewa Rusunawa.
Ia menyebut terdapat laporan mengenai pemaksaan penandatanganan surat pernyataan hingga pemutusan akses air bersih terhadap penghuni rusun.
Karena itu, Ramly meminta Dinas PRKP mengevaluasi petugas maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) di lapangan yang dinilai bertindak semena-mena terhadap warga.
“Petugas-petugas yang semena-mena itu harus dimutasi. Sudah tidak cocok dengan masyarakat di sana,” tegasnya.
Menurut Ramly, kebijakan Pemprov DKI dalam pengelolaan rusun sebenarnya sudah baik. Namun, persoalan muncul ketika kebijakan tersebut tidak berjalan dengan baik di tingkat pelaksanaan.
“Jangan kita berbisnis dengan rakyat yang tidak mampu,” tandas Ramly.
Sementara itu, Judistira Hermawan turut menerima langsung aspirasi warga bersama Ramly di Ruang Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta.
Aspirasi tersebut selanjutnya didorong untuk menjadi bahan evaluasi terhadap kebijakan pengelolaan Rusunawa di Jakarta.
Ketua Forum Persatuan Warga Rusun Jakarta, Vernandes Wensuisen, meminta Pemprov DKI segera merealisasikan delapan tuntutan yang disampaikan warga. Ia juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengelolaan Rusunawa.
Vernandes mengatakan kondisi ekonomi warga semakin berat sejak pandemi Covid-19, ditambah dampak pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Tarif sewa rusunawa umum misalnya, rata-rata mencapai Rp865.000 hingga lebih dari Rp1 juta per bulan. Ini sangat memberatkan warga,” tukas Vernandes. []
