Berita Golkar – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar Adela Kanasya Adies, meminta penguatan literasi dilakukan secara menyeluruh, mulai dari sekolah, perguruan tinggi, hingga perpustakaan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kemampuan membaca dan kualitas sumber daya manusia (SDM) generasi muda Indonesia.
Adela menyoroti hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 yang menunjukkan skor membaca siswa Indonesia usia 15 tahun hanya mencapai 359 poin. Angka tersebut jauh di bawah rata-rata OECD yang mencapai 476 poin.
PISA adalah studi internasional yang dilakukan oleh OECD untuk mengukur kemampuan siswa berusia 15 tahun dalam membaca, matematika, dan sains. Tujuannya bukan menilai individu, melainkan membandingkan kualitas sistem pendidikan antarnegara.
Legislator dari Dapil 1 Jawa Timur ini mengatakan, kemampuan literasi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca, tetapi juga menjadi fondasi bagi kemampuan berpikir kritis, mengevaluasi informasi, serta meningkatkan daya saing generasi muda.
“Dalam rangka meningkatkan literasi bagi generasi muda di Indonesia, diperlukan upaya yang sistematis dan terencana, yaitu selain aspek pengembangan budaya membaca dilakukan melalui Perpustakaan, juga diperlukan pengembagan literasi dengan memasukan agenda literasi didalam kurikulum pembelajara di sekolah-sekolah dan kampus,” kata Adela, kepada wartawan, Senin (24/8/2026), dikutip dari TribunNews.
Dia menilai penguatan literasi perlu dilakukan melalui ekosistem pendidikan dan perpustakaan secara bersamaan.
Sekolah dan kampus dapat menjadi ruang untuk membangun kebiasaan membaca sekaligus kemampuan mengolah informasi, sedangkan perpustakaan perlu diperkuat sebagai sarana pendukung pembelajaran dan pengembangan budaya literasi.
“Untuk dapat meningkatkan literasi generasi muda, diperlukan berbagai dukungan dari berbagai pihak, baik pusat, daerah sampai dengan desa/kelurahan dan masyarakat. Selain itu dukungan penganggaran, ketersediaan SDM Pengelola perpustakaan, ketersediaan dan keterjangkauan buku-buku penopang literasi, pengembangan komunitas baca masyarakat, serta transformasi perpustakaan penting dilakukan,” ucapnya.
Adela menyebut terdapat sejumlah indikator yang menunjukkan perkembangan positif dalam pembangunan literasi masyarakat.
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) nasional 2024 tercatat sebesar 73,52, meningkat dibandingkan 2023 yang berada di angka 69,42 dan melampaui target 71,4. Sementara Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) 2024 mencapai 72,44.
Namun, capaian tersebut dinilai masih perlu diperkuat karena tantangan literasi tidak hanya menyangkut minat membaca, tetapi juga kemampuan memahami, mengevaluasi, dan mengelola informasi.
Dari sisi infrastruktur, hingga 2024 tercatat sekitar 219.415 unit perpustakaan di Indonesia. Akan tetapi, distribusinya belum merata. Sekitar 44,49 persen perpustakaan berada di Pulau Jawa, sementara Papua hanya sekitar 1,21 persen dan Maluku sekitar 1,78 persen.
Menurut Adela, ketimpangan tersebut menunjukkan perlunya pemerataan akses perpustakaan, terutama bagi masyarakat di daerah, desa dan kelurahan, komunitas, serta wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Persoalan lain yang perlu mendapat perhatian adalah ketersediaan dan kompetensi tenaga perpustakaan. Perpusnas mencatat hingga 2026 sebanyak 5.565 pustakawan telah dinyatakan kompeten melalui sertifikasi.
Meski demikian, Adela menilai penguatan profesionalisme tenaga perpustakaan masih menjadi agenda penting mengingat luasnya jaringan perpustakaan di Indonesia serta beragamnya karakteristik wilayah.
Dia juga menekankan pentingnya dukungan anggaran untuk memastikan berbagai agenda penguatan literasi dapat berjalan secara optimal.
“Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas literasi dan kualitas SDM generasi muda, diperlukan dukungan anggaran yang memadai bagi Perpustakaan Nasional. Komisi X DPR RI terus berkomitmen mendorong dan berupaya memenuhi kebutuhan anggaran yang memadai tersebut,” ucapnya.
Adela menilai peningkatan kualitas literasi pada akhirnya membutuhkan kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, perguruan tinggi, perpustakaan, komunitas, dan masyarakat.
Dengan penguatan literasi yang dilakukan sejak bangku sekolah dan perguruan tinggi, serta ditopang pemerataan akses perpustakaan dan peningkatan kualitas tenaga perpustakaan, dia berharap kemampuan generasi muda Indonesia dalam membaca, berpikir kritis, dan mengelola informasi dapat terus meningkat. []
