Berita Golkar – Ketua Umum Forum Ikatan Keluarga Alumni Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (IKA PTKIN) Indonesia periode 2026–2030, Idrus Marham, mendorong pembaruan arah dan sistem kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjelang Muktamar ke-35 NU yang akan digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada 27–31 Agustus 2026.
Hal ini disampaikan Idrus saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Senin (24/8/2026), dan kembali ditegaskan dalam peluncuran bukunya Nahdlatul Ulama dan Tantangan Peradaban di Jakarta, Selasa (25/8/2026).
Idrus menjelaskan, subjudul buku yang ditulisnya sengaja mengangkat frasa “memantapkan arah” karena NU dinilai perlu penataan kepemimpinan yang mampu mengakomodasi dinamika masyarakat sekaligus mendorong lahirnya inovasi — bukan berarti selama ini NU berjalan tanpa arah sama sekali.
Idrus berharap kepengurusan PBNU periode 2026–2031 lebih banyak diisi sosok berkarakter tajdidiyah atau aliran pembaharuan, sehingga lahir pemikiran-pemikiran inovatif sebagai dasar peran NU dalam pembentukan peradaban ke depan.
Ia menekankan pentingnya strong leadership yang kriterianya tidak hanya bertumpu pada kemampuan intelektual, tetapi juga kemampuan-kemampuan lain untuk menerjemahkan gagasan menjadi program yang benar-benar bisa dilaksanakan.
Menurut Idrus, masa depan NU sangat bergantung pada sejauh mana organisasi mampu mengambil peran membangun peradaban dan menjalankan konsep-konsep inovatif secara nyata, sehingga NU memiliki prestasi yang terukur. “Sebaik-baik organisasi keagamaan adalah organisasi yang benar-benar memberi manfaat bagi umatnya,” ujarnya.
Waketum DPP Partai Golkar ini menilai arah kepemimpinan PBNU ke depan akan sangat ditentukan oleh sikap pengurus wilayah dan pengurus cabang, karena keduanya memegang peran penentu dalam Muktamar. “Sikap merekalah yang akan menentukan apakah agenda pembaruan kepemimpinan benar-benar terwujud atau justru pengurus baru kembali terjebak pola lama,” tuturnya.
Dorongan pembaruan sistem kepemimpinan ini bukan yang pertama disuarakan Idrus. Sejak akhir November 2025, ia beberapa kali mendorong percepatan Muktamar sebagai jalan konstitusional untuk mengatasi konflik internal PBNU, dengan alasan Muktamar adalah “ruang kembali bersama, ruang pembersihan, ruang penyatuan orientasi” bagi organisasi. []
