Berita Golkar – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengaku kaget dengan pernyataan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, yang sempat menyinggung soal insting politik mengenai adanya “percepatan” pergantian pemerintahan sebelum tahun 2029.
Ahmad Doli Kurnia menekankan, bahwa Indonesia adalah negara hukum yang masa kepemimpinan presidennya sudah diatur secara tegas dalam konstitusi.
“Pertama saya sih kaget juga ya mendengarkan pernyataan Pak Budi Arie apalagi di sampingnya Pak Jokowi, gitu ya. Kita kan sama-sama tahu negara ini negara hukum… salah satu hukum tertinggi itu adalah konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur masa kepemimpinan satu periode kepresidenan itu 5 tahun gitu loh,” ujar Doli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2026), dikutip dari Suara.com.
Doli mensyukuri adanya klarifikasi dari Budi Arie. Menurutnya, jika pernyataan tersebut dibiarkan tanpa penjelasan, hal itu dapat memicu kegaduhan dan tafsir politik yang sangat berbahaya bagi stabilitas negara.
“Nah, syukur hari ini beliau ada klarifikasi ya karena kalau tidak ini bisa berkembang ke mana-mana dan bisa wajar saja orang menafsirkannya secara politik ya. Dan tafsir politiknya bisa ke mana-mana, bisa bicara sampai tentang kudeta gitu ya, bisa tentang soal adanya makar, bisa juga ditafsirkan adanya pengkhianatan terhadap konstitusi dan seterusnya gitu,” tegasnya.
Terkait posisi Partai Golkar, Doli menegaskan bahwa partai berlambang pohon beringin tersebut tetap setia pada aturan hukum dan berkomitmen mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga akhir masa jabatan.
“Nggak, saya kira kalau Golkar standing position-nya jelas ya, pertama kami adalah partai yang apa sampai hari ini tegak berdiri karena kami berkomitmen bahwa negara ini adalah negara hukum, semuanya ada aturannya. Jadi kalau ada yang pihak yang kemudian akan melakukan upaya pengkhianatan atau pelanggaran terhadap konstitusi tentu kami berada di depan sebagai pembela konstitusi,” jelas Doli.
Ia menambahkan bahwa fokus utama saat ini adalah kesuksesan program-program pemerintah selama lima tahun ke depan, bukan terjebak dalam spekulasi pergantian kekuasaan yang tidak berdasar.
“Kami juga harus ikut bertanggung jawab untuk menyukseskan pemerintahan ini sampai selesai 5 tahun dengan semua programnya, dengan semua kebijakannya gitu. Jadi kami terus mempertahankan semangat berkonstitusi dalam bernegara, berkehidupan berbangsa negara kita. Dan kita sekarang sedang konsentrasi dan fokus bantu Pak Prabowo,” pungkasnya. []
