Berita Golkar – Hal penting yang semakin terlihat dari perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, bahwa sebagai kepala pemeringahan beliau menghendaki para pembantunya bekerja cepat, turun ke lapangan, menyelesaikan persoalan dan memastikan setiap kebijakan pemerintah menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat.
Dalam sektor energi dan sumber daya mineral, ritme kerja itu terasa begitu kuat.
Salah satu sosok yang menarik perhatian adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia.
Dengan usia yang relatif muda untuk memikul tanggung jawab sebesar dan sestrategis sektor energi nasional, Bahlil memperlihatkan energi kerja yang seakan tidak mengenal jeda. Dari satu proyek menuju proyek berikutnya, dari groundbreaking ke groundbreaking, dari rapat koordinasi hingga peresmian berbagai proyek strategis.
Mari kita lanjutkan bincang kita soal menteri yang belakangan anak millenial atau Gen Z sering menyapanya dengan cara yang lebih akrab: Mas Bahlil ganteng.
Tetapi tulisan ini tentu bukan tentang sapaan tersebut.
Yang jauh lebih penting adalah melihat apa yang sedang dikerjakan pemerintah melalui Kementerian ESDM dan bagaimana pekerjaan tersebut berhubungan langsung dengan salah satu agenda terbesar Presiden Prabowo: membawa Indonesia menuju swasembada dan kedaulatan energi.
Kerja Pemerintah Harus Terukur
Dalam beberapa waktu terakhir, nama Bahlil kerap muncul dalam pembicaraan publik mengenai kinerja para pembantu Presiden. Penilaian publik dan survei tentu penting sebagai bagian dari demokrasi.
Namun bagi saya, survei bukanlah ukuran terakhir.
Ukuran paling penting bagi seorang menteri adalah hasil kerjanya.
Apakah kebijakannya membuat rakyat memperoleh listrik? Apakah investasi bergerak? Apakah lapangan pekerjaan terbuka? Apakah sumber daya alam menghasilkan nilai tambah bagi Indonesia? Dan apakah ketergantungan kita terhadap energi dari luar negeri semakin berkurang?
Di situlah seorang pejabat publik semestinya dinilai.
Karena itu, saya melihat peluncuran Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya 100 gigawatt peak (GWp) oleh Presiden Prabowo Subianto di Gilimanuk, Bali, pada 25 Agustus 2026 sebagai momentum yang sangat penting.
Program besar tersebut diawali dengan peluncuran 14 PLTS di enam provinsi dengan kapasitas total sekitar 5,3 GWp.
Ini bukan angka kecil.
Namun yang lebih penting daripada besarnya angka adalah arah kebijakannya: energi harus semakin dekat kepada rakyat.
Listrik adalah Keadilan
Bahlil menjelaskan bahwa Program PLTS 100 GWp akan menyasar pula desa-desa yang selama ini belum memperoleh akses listrik. Presiden Prabowo memberikan arahan agar listrik dapat dihadirkan hingga ke desa melalui pembangunan PLTS yang disesuaikan dengan kebutuhan wilayah.
Bagi saya, inilah salah satu wajah paling konkret dari keadilan sosial.
Kita tidak boleh berbicara terlalu tinggi mengenai industrialisasi, hilirisasi, ekonomi digital dan Indonesia Emas apabila masih terdapat anak bangsa yang belum memperoleh akses listrik secara layak.
Listrik bukan lagi barang mewah. Listrik adalah infrastruktur dasar peradaban.
Ketika listrik hadir di sebuah desa, sesungguhnya yang menyala bukan hanya lampu.
Sekolah dapat menggunakan teknologi pembelajaran. Fasilitas kesehatan dapat memberikan pelayanan lebih baik. Nelayan dapat menggunakan cold storage. Petani dapat memanfaatkan peralatan produksi. UMKM dapat tumbuh. Internet dapat menjangkau masyarakat. Anak-anak dapat belajar pada malam hari.
Listrik mengubah produktivitas masyarakat.
Karena itulah saya memandang program elektrifikasi desa bukan sekadar program Kementerian ESDM. Ini adalah program pembangunan manusia Indonesia.
Pemerintah sendiri menargetkan seluruh desa dan dusun di Indonesia telah berlistrik pada 2029. Maka pekerjaan menuju ke sana memang harus dilakukan dengan kecepatan yang tidak biasa.
Matahari kita, adalah Energi kita
Ada pertanyaan sederhana.
Indonesia memperoleh sinar matahari hampir sepanjang tahun. Mengapa anugerah sebesar itu tidak kita ubah menjadi kekuatan ekonomi dan energi nasional?
Selama bertahun-tahun, sejumlah wilayah terpencil masih bergantung pada pembangkit berbahan bakar diesel. Persoalannya bukan hanya harga BBM, tetapi juga biaya distribusi dan logistik untuk membawa solar ke pulau-pulau dan kawasan terpencil.
Karena itu, konversi secara bertahap dari pembangkit berbasis diesel menuju energi terbarukan memiliki arti strategis.
Semakin banyak energi surya yang dapat kita produksi, semakin besar peluang mengurangi konsumsi solar untuk pembangkitan. Semakin kecil ketergantungan terhadap solar, semakin besar pula kesempatan mengurangi kebutuhan impor BBM.
Inilah mengapa transisi energi jangan hanya dibaca sebagai agenda lingkungan.
Transisi energi adalah agenda ekonomi. Transisi energi adalah agenda geopolitik. Dan pada akhirnya, transisi energi adalah agenda kedaulatan nasional.
Bukan hanya Membangun PLTS
Yang menarik, pembangunan PLTS 100 GWp juga dapat menciptakan efek ekonomi yang jauh lebih luas.
Indonesia telah mulai memiliki industri panel surya serta industri baterai penyimpanan energi atau Battery Energy Storage System (BESS) di dalam negeri.
Artinya, apabila dikelola secara konsisten, program PLTS bukan hanya menghasilkan listrik.
Kita dapat membangun rantai industri.
Panel surya diproduksi di Indonesia. Baterai dikembangkan di Indonesia. Tenaga kerja Indonesia memperoleh kesempatan kerja. Industri pendukung tumbuh. Teknologi berkembang dan investasi masuk.
Bahlil menyebut potensi investasi untuk keseluruhan Program PLTS 100 GWp dapat mencapai sekitar Rp1.140 triliun.
Bayangkan multiplier effect apabila investasi sebesar itu benar-benar terealisasi dan sebagian besar rantai nilainya berada di dalam negeri.
Karena itu, saya melihat pekerjaan ini bukan semata-mata urusan memasang panel surya.
Ini adalah kesempatan membangun ekosistem industri energi baru Indonesia.
Dari Ketahanan menuju Kedaulatan
Dunia sedang berubah.
Konflik geopolitik, perang, gangguan rantai pasok dan ketidakpastian perdagangan internasional telah memberikan pelajaran kepada hampir semua negara bahwa ketergantungan berlebihan terhadap pasokan strategis dari luar negeri adalah sebuah kerentanan.
Energi berada di jantung persoalan itu.
Tanpa energi, industri berhenti. Transportasi terganggu. Produksi pangan terdampak. Pertahanan melemah dan aktivitas ekonomi masyarakat ikut terguncang.
Itulah sebabnya gagasan Presiden Prabowo mengenai swasembada energi harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan nasional yang lebih besar.
Indonesia dianugerahi sumber daya yang luar biasa.
Kita mempunyai gas bumi, batu bara, panas bumi, tenaga air, bioenergi dan energi matahari dalam jumlah sangat besar.
Pertanyaannya bukan lagi apakah kita mempunyai sumber energi.
Pertanyaannya adalah: mampukah kita mengelolanya untuk membuat bangsa ini berdiri di atas kaki sendiri?
Itulah tantangan sesungguhnya.
Kita harus bergerak dari ketahanan energi menuju kemandirian energi, kemudian mencapai kedaulatan energi Indonesia.
Pejabat Publik boleh dikritik, tapi Kerja baik juga harus mendapat pengakuan dari Publik.
Demokrasi membutuhkan kritik.
Tidak ada pejabat pemerintah yang boleh merasa dirinya berada di luar jangkauan kritik publik. Semakin besar kewenangan seseorang, semakin besar pula kewajibannya untuk terbuka terhadap pengawasan.
Bahlil pun tentu demikian.
Namun demokrasi yang sehat juga membutuhkan objektivitas.
Jangan sampai kita begitu cepat menemukan kekurangan tetapi terlalu pelit memberikan penghargaan ketika terdapat pekerjaan yang patut diapresiasi.
Peresmian bukan ukuran akhir keberhasilan.
Groundbreaking juga bukan tujuan akhir.
Saya justru ingin mengingatkan Mas Bahlil bahwa tantangan sesungguhnya dimulai setelah seremoni selesai.
Proyek harus selesai tepat waktu. Investasi harus benar-benar masuk. Pembangkit harus beroperasi. Industri nasional harus mendapatkan manfaat. Lapangan pekerjaan harus tercipta. Dan yang paling penting: rakyat harus merasakan hasilnya.
Seperti Mesin Generator
Melihat ritme kerja Bahlil belakangan ini, saya terkadang membayangkannya seperti mesin generator yang terus berputar.
Satu pekerjaan selesai, pekerjaan berikutnya sudah menunggu.
Hari ini groundbreaking, besok rapat. Hari berikutnya memastikan proyek berjalan. Kemudian kembali mendampingi Presiden meresmikan pekerjaan yang telah diselesaikan.
Tetapi mesin sebesar apa pun membutuhkan arah.
Arah itu telah diberikan Presiden Prabowo Subianto: sumber daya alam harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, hilirisasi harus dilanjutkan, investasi harus menghasilkan pekerjaan, akses energi harus semakin merata dan Indonesia harus semakin mampu memenuhi kebutuhan energinya sendiri.
Karena itu, teruslah bekerja, Mas Bahlil.
Jangan cepat puas oleh survei. Jangan berhenti karena pujian. Dan jangan kehilangan konsentrasi karena kritik.
Biarkan hasil pekerjaan yang berbicara.
Sebab pada akhirnya rakyat tidak menunggu berapa banyak seremoni yang dilakukan pemerintah.
Rakyat menunggu listrik menyala di rumah mereka.
Rakyat menunggu lapangan pekerjaan terbuka.
Rakyat menunggu harga dan pasokan energi tetap terjaga.
Rakyat menunggu kekayaan alam Indonesia benar-benar menghadirkan kesejahteraan.
Dan rakyat menunggu hari ketika negeri sebesar Indonesia dapat mengatakan dengan penuh percaya diri:
energi kita berasal dari kekayaan negeri kita, dikelola oleh kemampuan bangsa kita, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia.
Itulah jalan menuju kedaulatan energi.
Dan jalan panjang itu sedang kita tempuh. []
Oleh: Prof. Ali Mochtar Ngabalin, Ketua Bidang Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional DPP Partai Golkar
