Berita Golkar – Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,45 persen. Pertumbuhan tersebut, kata Airlangga, ditopang oleh kinerja investasi dan sektor produktif yang terus diperkuat.
Airlangga bahkan mengeklaim pertumbuhan ekonomi ini menjadikan Indonesia yang tertinggi dibandingkan negara G20 lain.
“Ekonomi dan stabilitas sektor riil, ini ekonomi kita terus tumbuh di atas 5 persen, yaitu 5,45 persen, di mana ini lebih tinggi dari global rata-rata yang 3 persen. Dan kita di sini tertinggi di G20, Pak Presiden, dan juga salah satu yang tertinggi di ASEAN,” ujar Airlangga dalam sesi tertutup Sidang Kabinet Paripurna di Istana, Jakarta, Rabu (21/10/2026), dikutip dari kompas.
“Dari segi manufaktur optimistis, PMI (Purchasing Managers’ Index) naik lagi di 52,4, yaitu di atas 50. Kemudian surplus dagang kita juga positif 7,25, dari segi konsumen positif 118,1, pengangguran sejak 94 ini pengangguran terendah Pak Presiden, 4,65 persen, dan rasio gini juga terus membaik 0,368,” sambungnya.
Kemudian, Airlangga menyebut pemerintah juga terus menjaga disiplin fiskal dan stabilitas sistem keuangan untuk mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Airlangga melaporkan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat sebesar 1,24 persen, dan masih sesuai dengan arah yang direncanakan.
Dari sisi moneter, Airlangga mengapresiasi keputusan Bank Indonesia (BI) untuk mempertahankan suku bunga acuan pada level 5,75 persen. Sementara itu, imbal hasil surat berharga negara tenor 10 tahun tercatat sebesar 7,21 persen.
“Yield daripada surat berharga untuk 10 tahun di 7,21 persen, cadangan devisa masih cukup membiayai 6,5 bulan import, yaitu 146,3 bilion, kredit bank tumbuh double digit, 13,65 persen, dana dari masyarakat 10,94, modal perbankan juga solid, Pak Presiden, 24,10, dan kredit macet 2,11 persen, relatif kecil,” papar dia.
Selanjutnya, pada sektor perumahan, pemerintah merencanakan kelanjutan fasilitas PPN ditanggung pemerintah. Airlangga menyebut, pemerintah turut menyiapkan relaksasi iuran untuk program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan Jaminan Kematian, serta penguatan manfaat jaminan ketenagakerjaan dan dukungan terhadap KPR bersubsidi.
Sedangkan di sektor industri perhiasan, pemerintah juga membahas penyesuaian standar kadar emas dari 99,99 persen menjadi 99,9 persen sesuai standar industri yang disampaikan dalam laporan.
“Kemudian PPN ditanggung pemerintah juga dilanjutkan untuk rumah di atas Rp 2 miliar dan maksimum Rp 5 miliar, relaksasi iuran dari jaminan kehilangan kerja dan jaminan kematian, kemudian tambahan manfaat jaminan kerja dan KPR bersubsidi dan MBT, plus untuk sektor perhiasan, perubahan daripada standar yang sementara ini bebas emas 99,99 persen, ini sebetulnya standar industrinya seharusnya 99,9 persen,” imbuh Airlangga. []
