Berita Golkar – Anggota Komisi XII DPR RI, Yulisman mendukung langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam mempercepat implementasi mandatori biodiesel B50. Kebijakan ini dinilai strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika global.
Yulisman menyebut, mandatori B50 sebagai langkah visioner yang tidak hanya mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM), tetapi juga menjadi respons konkret atas ketidakpastian pasokan dan harga energi dunia akibat faktor geopolitik.
“Mandatori B50 adalah kebijakan yang tepat dan visioner. Di tengah dinamika energi global, Indonesia perlu memperkuat fondasi energi berbasis domestik agar tidak rentan terhadap gejolak eksternal,” ujarnya, Senin (6/4/2026), dikutip dari RM.
Ia menjelaskan, peningkatan campuran biodiesel hingga 50 persen diperkirakan mampu menurunkan kebutuhan solar fosil nasional secara signifikan, dari sekitar 35–40 juta kiloliter (KL) per tahun menjadi 17–20 juta KL.
Menurutnya, upaya ini akan semakin optimal dengan dukungan peningkatan kapasitas kilang nasional melalui proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan. Proyek tersebut berpotensi mendorong Indonesia menuju kondisi tanpa impor solar dalam skenario terbaik.
“Artinya, kita tidak hanya menekan impor, tetapi mulai menggeser struktur energi nasional dari berbasis impor menjadi berbasis produksi dalam negeri,” tegas legislator dari daerah pemilihan Riau II tersebut.
Selain itu, Yulisman mendorong daerah penghasil kelapa sawit seperti Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah untuk meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan.
Hal ini penting guna memenuhi kebutuhan program B50, menjaga ketahanan pangan, mendukung industri, serta mempertahankan kapasitas ekspor nasional.
Ia menambahkan, kebijakan B50 tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga memperkuat ekonomi masyarakat melalui peningkatan serapan crude palm oil (CPO) dalam negeri, penguatan industri hilir, serta kepastian pasar bagi petani sawit.
“Program ini akan terus kami kawal agar implementasinya berjalan efektif, terukur, dan berkelanjutan,” pungkasnya. []
