Dewi Yustisiana Apresiasi Langkah Menteri Bahlil, Solar Rp15 Ribu Dinilai Perkuat Daya Saing Industri Perikanan

Berita Golkar – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dewi Yustisiana menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah menetapkan harga khusus BBM sebesar Rp 15.000 per liter bagi pengusaha perikanan yang mengoperasikan kapal berukuran 30 hingga 200 gross tonnage (GT).

Menurut Dewi, kebijakan tersebut menunjukkan bahwa sektor energi dapat dimanfaatkan untuk mendorong produktivitas nasional melalui pemberian harga energi yang lebih kompetitif bagi sektor-sektor strategis.

“Kami menyambut baik rencana ini. Kebijakan energi memang harus mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Jika harga energi dapat dibuat lebih kompetitif untuk sektor produktif dengan mekanisme yang tepat, maka manfaatnya akan memberikan efek yang lebih luas bagi perekonomian nasional,” kata Dewi di Jakarta, Rabu (15/7/2026), dikutip dari RM.

Dewi menilai, kebijakan itu sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kedaulatan energi dan ketahanan pangan.

Menurutnya, keterkaitan antara sektor energi dan sektor produktif perlu menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan nasional karena biaya energi berpengaruh besar terhadap struktur biaya produksi.

Ia juga mengapresiasi langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menyatakan akan segera menyiapkan regulasi sebagai tindak lanjut atas rencana tersebut.

Dewi berharap, Kementerian ESDM dapat berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait agar implementasi kebijakan berjalan optimal.

“Kita tentu mendukung tujuannya. Selanjutnya yang perlu dipastikan adalah bagaimana mekanismenya, dari mana pasokannya, bagaimana distribusinya, dan bagaimana pengawasannya. Jangan sampai tujuan kebijakannya sudah baik, tetapi dalam pelaksanaannya justru menghadapi persoalan tata kelola,” ingatnya.

Sebagai anggota Komisi XII DPR yang membidangi sektor energi, Dewi menegaskan pihaknya akan mengawal implementasi kebijakan tersebut, terutama dari aspek tata kelola, ketersediaan pasokan, distribusi, dan pengawasan.

“Komisi XII tentu akan melihat kebijakan ini dari aspek energi dan tata kelolanya. Jika mekanismenya disiapkan dengan baik, pasokannya terjamin, distribusinya tepat sasaran, dan pengawasannya kuat, rencana ini dapat menjadi contoh bagaimana kebijakan energi digunakan untuk mendorong produktivitas sektor strategis nasional,” tutup legislator dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II itu. []