Farah Savira Minta Pemprov DKI Bantu Percepat SIOP TPQ dan TKQ agar Insentif Guru Ngaji Cair

Hal tersebut lantaran lembaga Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) atau Taman Kanak-Kanak Al-Qur’an (TKQ) tempat mereka bernaung belum memperbarui Surat Izin Operasional Pendidikan (SIOP).

Persoalan tersebut ditemukan Farah saat melakukan reses dan berdialog dengan masyarakat di daerah pemilihannya. Ia menyebut terdapat sejumlah guru ngaji yang hanya menerima insentif secara sukarela dari masyarakat karena terkendala administrasi lembaga.

“Beberapa guru ngaji itu yang terdaftar di TPQ atau TKQ-nya ini belum perpanjang SIOP-nya. Jadi kemarin saya sempat ngobrol sama Kepala Pokja TPQ TKQ di Jakarta Selatan,” kata Farah dalam Rapat Komisi E DPRD DKI Jakarta, beberapa waktu lalu, dikutip dari Akurat.

Menurut Farah, berdasarkan informasi yang diterimanya, pembaruan SIOP menjadi salah satu persyaratan dari Kanwil Kementerian Agama agar TPQ dan TKQ dapat menjalankan kegiatan operasionalnya.

Ia pun meminta Biro Pendidikan dan Mental Spiritual (Dikmental) Pemprov DKI Jakarta ikut membantu mempercepat proses pembaruan administrasi tersebut. “Nah ini barangkali bisa menjadi dorongan juga dari Biro Dikmental agar bisa membantu percepatan,” ujarnya.

Farah menilai persoalan tersebut perlu segera ditangani agar guru ngaji yang sebenarnya berhak menerima bantuan tidak terhambat hanya karena persoalan administrasi lembaga tempat mereka mengajar.

Ia juga mendorong Pemprov DKI melakukan evaluasi sekaligus pendataan ulang terhadap jumlah guru ngaji di Jakarta. Pendataan itu, kata dia, perlu mencakup afiliasi para guru ngaji dengan masing-masing TPQ atau TKQ.

“Jadi sekalian kita evaluasi berapa banyak ini jumlah guru ngaji yang sebenarnya ada di DKI Jakarta, sekalian kita lihat mereka afiliasi ke TKQ atau TPQ-nya di mana,” tutur Farah.

Menurut Anggota Komisi E itu, pendataan yang lebih rapi akan membantu pemerintah memastikan program bantuan benar-benar diterima oleh penerima manfaat. Sebab, ia khawatir anggaran yang telah disiapkan pemerintah justru tidak tersalurkan hingga ke tingkat bawah karena persoalan kelembagaan.

“Jadi biar terdata, terorganisir, dan jangan sampai yang sebetulnya kita sudah siapkan dananya tapi nggak nyampe ke bawah karena tadi mereka tidak terhimpun dengan baik,” katanya. []