Firman Soebagyo: Rakyat Butuh MBG yang Tepat Sasaran, Bukan Sarat Persoalan

Berita Golkar – Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap memiliki tujuan yang baik untuk membantu masyarakat, meski pelaksanaannya belakangan menuai berbagai kritik. Menurutnya, yang perlu dibenahi bukan semangat programnya, melainkan tata kelola agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh kelompok yang membutuhkan.

Firman menilai program MBG lahir sebagai bentuk komitmen negara dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan keluarga kurang mampu. Di tengah tekanan ekonomi global yang masih berlangsung, ia menegaskan keberadaan program tersebut justru memiliki peran strategis sebagai jaring pengaman sosial.

Politisi senior Partai Golkar tersebut juga mengingatkan bahwa kondisi perekonomian dunia masih dibayangi konflik geopolitik, perang dagang, serta gejolak harga pangan dan energi. Dampaknya turut dirasakan masyarakat melalui meningkatnya biaya hidup dan melemahnya daya beli, sehingga program bantuan sosial harus dijalankan secara tepat sasaran dan akuntabel.

“Di situasi segenting ini, program seperti MBG justru harusnya jadi tameng pelindung rakyat. Jangan sampai niat baiknya justru rusak karena salah kelola di lapangan,” tegas Firman.

Firman menyoroti pelaksanaan MBG di lapangan yang dinilainya telah bergeser dari konsep awal sebagaimana pernah disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, ia mendukung langkah pemerintah melakukan moratorium, evaluasi, hingga audit investigasi secara menyeluruh untuk memastikan program kembali berjalan sesuai tujuan.

“Ke depan, MBG harus kembali ke tujuan awalnya. Fokus menyasar masyarakat tidak mampu di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Ini sesuai semangat yang dulu direncanakan Pak Soeharto,” ujar Firman yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini.

Selain MBG, Firman juga meminta pemerintah membuka ruang terhadap berbagai masukan dari masyarakat maupun kalangan mahasiswa. Ia menilai evaluasi menyeluruh juga perlu dilakukan terhadap program KDMP dan Koperasi Nelayan Merah Putih Desa, menyusul adanya dugaan pelanggaran prosedur pengadaan barang dan jasa serta penggunaan anggaran.

Kepada masyarakat, Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI ini mengimbau agar MBG tidak dijadikan alat politik atau bahan adu domba.

“Kita semua harus mempercayakan penuh kepada Kejaksaan untuk melakukan proses hukum secara tuntas dan transparan. Siapapun dia, apapun partainya, kalau terbukti melanggar atau terlibat penyalahgunaan keuangan negara, harus ditindak dan diproses hukum tanpa tebang pilih dan jangan pandang bulu,” imbaunya.

Firman menegaskan bahwa keberhasilan sebuah program nasional tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kesiapan mekanisme pelaksanaan dan pengawasannya. Karena itu, ia berharap pemerintah segera melakukan pembenahan agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat yang menjadi sasaran.

“Di tengah guncangan geopolitik dan ekonomi global, rakyat butuh program yang benar-benar jalan, tepat sasaran, dan bebas dari kebocoran. Jangan tambah beban rakyat. Pemerintah harus cepat berbenah, masyarakat harus kawal bersama,” pungkas Firman.