Berita Golkar – Kapoksi XII Fraksi Partai Golkar DPR RI Bambang Patijaya mendukung opsi tidak memperpanjang kontrak ekspor gas Indonesia ke Singapura melalui jaringan pipa West Natuna Transport System (WNTS) yang berakhir pada 2028, agar pasokan sekitar 180–185 juta kaki kubik standar per hari (MMscfd) dapat diprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri.
“Pada 2028 kontrak penjualan Indonesia ke Singapura lewat jaringan pipa WNTS atau West Natuna Transport System akan berakhir. Sehingga gas yang kira-kira sekarang sekitar 185 MMscfd, 180 MMscfd itu dapat dipergunakan secara maksimal untuk kebutuhan dalam negeri,” kata Bambang dalam keterangan yang diterima di Pangkalpinang, Jumat (23/10/2026), dikutip dari antaranews.
Bambang menilai berakhirnya kontrak ekspor tersebut menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi guna memenuhi kebutuhan energi nasional sekaligus mendukung pengembangan industri dalam negeri.
Ia menjelaskan, infrastruktur jaringan pipa WNTS telah memiliki percabangan di Pemping yang mengarah ke Batam. Infrastruktur tersebut dinilai memungkinkan penyaluran gas untuk memenuhi kebutuhan Batam dan wilayah sekitarnya apabila kontrak ekspor ke Singapura tidak diperpanjang.
“Kita tahu sekarang di dalam jalur pipa WNTS itu sudah dibuat percabangannya di pipa Pemping, dan itu akan dari WNTS menuju kepada Batam,” ujarnya.
Menurut Bambang, pengalihan pasokan gas tersebut dapat membantu mengakselerasi pertumbuhan industri nasional serta memenuhi berbagai kebutuhan domestik yang memerlukan pasokan gas bumi.
“Untuk 2028, jika memang Menteri ESDM tidak memperpanjang kontrak ekspor gas tersebut ke Singapura, itu bisa dipergunakan untuk kebutuhan dalam negeri yang mana dapat mengakselerasikan industri dalam negeri dan untuk kebutuhan dalam negeri lainnya terkait dengan gas tersebut,” katanya.
Dukungan Bambang tersebut sejalan dengan pertimbangan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang membuka opsi penghentian ekspor gas ke negara tetangga untuk mengutamakan pemenuhan kebutuhan domestik.
Kebijakan itu dikaitkan dengan situasi survival mode yang diarahkan Presiden Prabowo Subianto, yakni upaya memperkuat kepentingan nasional di tengah berbagai tantangan yang dihadapi.
Dukungan terhadap prioritas pemanfaatan gas untuk pasar domestik juga datang dari kalangan industri, termasuk Kamar Dagang dan Industri (Kadin), yang menilai ketersediaan pasokan energi menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong kebangkitan sektor manufaktur nasional.
Komisi XII DPR RI menilai pengalihan pasokan gas WNTS ke dalam negeri berpotensi memperkuat ketahanan energi nasional, mendukung program hilirisasi, serta mempercepat pertumbuhan industri, khususnya di Batam dan wilayah sekitarnya. []
