Berita Golkar – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, mengungkapkan penyebab pemadaman listrik bergilir di Kaltim yang hingga kini belum tuntas. Ia menegaskan, kondisi tersebut bukan disebabkan kekurangan batu bara, melainkan gangguan pasokan gas dan pemeliharaan sejumlah pembangkit listrik.
Hal itu disampaikan Rudy saat menjawab tuntutan massa aksi dalam demonstrasi di Kantor Gubernur Kaltim, Rabu, 21 Oktober 2026. Massa mempertanyakan pemadaman listrik bergilir yang masih berlangsung dan meminta pemerintah mencari solusi agar pasokan listrik kembali normal.
Rudy menjelaskan, salah satu gangguan terjadi pada Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) di Senipah, yang mengalami masalah pada pasokan gas.
“Pertama, PLTGU yang ada di Senipah sekarang mengalami gangguan berkaitan dengan suplai gasnya yang ada di Senipah. Yang kedua di Teluk Balikpapan, beliau janji hari ini akan dipercepat untuk bisa selesai agar bisa mendistribusikan,” ujar Rudy. dikutip rri.co.id, Jumat (23/10/2026), dikutip dari rri.
Ia mengatakan akan bertemu dengan Direktur Utama PLN untuk membahas keandalan pasokan listrik dan rasio elektrifikasi di Kaltim. Menurutnya, masyarakat perlu mendapatkan layanan listrik yang andal tanpa harus terus mengalami pemadaman bergilir.
“Saya nanti akan ketemu juga dengan Dirut PLN menyampaikan bagaimana tentang keandalan listrik, rasio elektrifikasi yang katanya 98 persen, tapi kenyataannya kita bergiliran hidup, bukan bergiliran mati. Ini yang perlu kita suarakan bersama-sama,” katanya.
Rudy menegaskan, persoalan listrik di Kaltim bukan karena kekurangan batu bara. Ia menyebut, sejumlah pembangkit sedang menjalani pemeliharaan mesin atau overhaul, termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cahaya Fajar Kaltim (CFK) di Embalut, Kabupaten Kutai Kartanegara.
“Ini bukan persoalan batu bara, batu bara ada. Tetapi banyak sekali beberapa yang melaksanakan kegiatan pemeliharaan mesin (overhaul), termasuk yang ada di PLTU Cahaya Fajar Kaltim di Embalut, Kutai Kartanegara,” ucap Rudy.
Selain membahas pasokan listrik, Rudy turut menyoroti kepemilikan saham PT CFK. Ia menyebut, porsi saham yang sebelumnya mencapai 79 persen kini tinggal 17,6 persen. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian masyarakat Kaltim karena perusahaan itu berkaitan dengan penyediaan listrik di daerah.
Rudy pun mendorong agar PT CFK dapat diambil alih dan dikelola sebagai perusahaan daerah sehingga menjadi milik Kalimantan Timur.
“Ingat, CFK itu punya masyarakat Kalimantan Timur. Kalau bisa kita ambil CFK itu sebagai Perusda sehingga milik Kalimantan Timur. Kami perlu bantuan adik-adik semuanya. Kita kawal bersama-sama,” kata Rudy, mengakhiri. []
