08 Juli 2019

Berita Golkar - Sudah jamak diketahui bahwa amanat Undang-Undang Penataan Ruang terkait penyelesaian Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) masih berjalan lambat dan menghadapi berbagai kendala.

Di antaranya, perlu paduserasi kawasan hijau serta masih banyak ditemukan ketidaksesuaian antara Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dengan Renacana Tata Ruang (RTR) di bawahnya, hal ini ditengarai karena RTRWN belum dijadikan acuan oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sebagaimana dilansir tribunnews, Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN RI Abdul Kamarzuki dalam rapat koordinasi lintas sektoral di Hotel Ambhara, Jakarta, (10/4/2019) silam menjelaskan bahwa RTRW harus menjadi komitmen bersama Kepala Daerah karena Rencana Tata Ruang (RTR) bersifat hirarkis dan komplementer.

Baca juga: 6 DPD II Golkar se-Jateng Dukung Bambang Soesatyo Jadi Caketum di Munas 2019

Abdul Kamarzuki juga meminta pemerintah daerah bersabar, meski RTRW itu untuk kemajuan daerah, namun prosesnya tetap harus melihat pola ruang lingkungan hidupnya. Tahun lalu, Sekretaris Kabupaten Batang, Nasikhin, mengeluhkan soal proses revisi RTRW yang berjalan lambat.

“Perda tata ruang sudah melakukan revisi selama tiga tahun belum selesai, hambatannya selama revisi terjadi peraturan yang berubah, maka setiap kali kita datang ke Kementrian kita harus melakukan perubahan, dan dalam waktu dekat ini akan ada rapat lintas sektor kementrian,” ujarnya.

Tahun 2019 ini, banyak sekali keluhan dari berbagai daerah terkait lambatnya proses revisi Rencana tata Ruang Wilayah tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun tim energibangsa.id menyebutkan, bahwa dari 35 kabupaten/ kota di Jateng, baru 2 wilayah yang sudah mendapati kejelasan RTRW, sedangkan 14 wilayah lainnya masih dalam tahap revisi dan peninjauan RTRW, 14 sudah masuk di kementerian dan 5 masuk tahapan berikutnya.

Baca juga: Wacana Munas Dipercepat, Ini Tanggapan Golkar Jateng

Bupati Brebes, Idza Pritanti, mengakui proses revisi Perda RTRW itu sudah cukup lama. Bahkan dia menyebut kalau Brebes telah tersalip dua daerah lain, yakni, Kabupaten Kendal dan Batang. Hampir 3 tahun menunggu proses tersebut. Menurut Idza, perda tersebut sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan iklim investasi dan pembangunan di daerah-daerah. Untuk itu, revisi Perda RTRW harus terus didorong agar cepat diselesaikan karena sudah sangat dibutuhkan.

Menanggapi hal itu, Ketua Ikatan Alumni Teknik Planologi UNDIP, sekaligus caleg DPRD Provinsi Jawa Tengah terpilih, Mohammad Saleh, ST menyampaikan usul kepada Presiden Joko Widodo untuk membuat Badan Nasional khusus yang menangani soal revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang selama ini dirasa berjalan lambat.

“saya menyadari, persoalan tata ruang ini bersifat hirarkis dan komplementer, tapi justru itulah alasan kenapa revisi ini harus diproses secara cepat. Perlu ada evaluasi dan kebijakan dari Presiden, karena di beberapa daerah ini (proses) revisi bisa sampai dua sampai tiga tahun, bahkan di Jombang ada yang sampai sepuluh tahun belum juga selesai. Padahal investor butuh kepastian,” lanjutnya.

Baca juga: Di Bawah Kepemimpinannya, Wisnu Suhardono Pastikan Golkar Jateng Tetap Solid

Politisi Golkar ini menyebut bahwa kita semua sepakat soal pembangunan baik di daerah maupun secara nasional harus bertumbuh, lapangan pekerjaan juga harus dibuka, belum lagi ada program 1,5 juta rumah yang digagas pemerintah. Maka proses ini jangan dibuat berbelit-belit.

Saleh menyebut jika memang dibutuhkan, Pak Jokowi perlu mengangkat Wakil Menteri yang membidangi perihal tata ruang ini. Menurutnya, hal ini sangat diperlukan karena momentum dan semangat pembangunan nasional di level daerah harus dijaga dan didukung, bukan malah dipersulit. "Ini butuh dukungan serius Presiden, agar energi bangsa bisa dimaksimalkan dan disalurkan dengan cara positif." pungkasnya [kontributor Jateng]

fokus berita : #Mohammad Saleh


Kategori Berita Golkar Lainnya