21 November 2019

Berita Golkar - Putusan Makhamah Partai (MP) DPP Golkar yang menolak seluruh gugatan yang dilayangkan lima Ketua DPD II Golkar Kabupaten di Bali berbuntut panjang. Para kader memilih mundur secara massal dari Partai Golkar.

Seperti yang dilakukan oleh Ketua Pengurus Desa (PD) Golkar Sading Kecamatan Mengwi, Badung, I Ketut Alit Juliantara Putra alias Alit Kembar. Kepada redaksi, ia mengaku kecewa dengan putusan Mahkamah Partai.

Bahkan, ia mengaku dirinya dan seluruh pengurus serta kader Golkar Sading akan mundur massal dari partai besutan Airlangga Hartarto ini. "Teman-teman akan mundur semua, tyang juga akan mundur," katanya, Rabu (20/11/2019).

Baca juga: Gugatan Ditolak, Mahkamah Partai Menangkan Golkar Bali Di Bawah Demer

Kembar menyebutkan langkah yang sama juga dilakukan oleh para kader Golkar Badung lainnya. Pengunduran diri ini sudah diungkapkan melalui grup-grup WhatsApp para kader Golkar Badung. "Sudah semua, kita punya WhatsApp grup semua bilang mundur. Kita nunggu komandonya Bli Muntra saja," tegasnya.

Politikus bertubuh gempal ini mengungkapkan putusan Mahkamah Partai dirasa sangat menyakiti perasaan kader Golkar Badung. Pasalnya, menurutnya, Muntra tidak memiliki kesalahan apapun selama menjabat sebagai Ketua DPD II Golkar Badung.

"Sangat mengecewakan karena itu tidak adil. Karena seharusnya yang bisa menurunkan Ketua DPD itu kan pengurus kecamatan melalui mekanisme Musda, itu pun dengan beberapa alasan, ini malah di atas yang menurunkan, padahal di bawah tidak ada masalah yang fatal dari Pak Muntra," katanya.

Baca Juga: Ribuan Warga Luwu Utara Banjiri Acara Golkar Bersholawat, Muhammad Fauzi Bersyukur

Saat disinggung apakah dirinya akan pindah ke partai lain, Kembar mengaku dirinya belum memikirkannya. Ia menegaskan pihaknya akan mengikuti kemanapun langkah politik Muntra.  "Kan tidak semudah itu, karena kan kita punya idealisme. Kemana Pak Muntra kita akan ikut," tegasnya.

Koordinator PK se-Badung yang juga Ketua Pengurus Kecamatan (PK) Kuta Selatan, Wayan Mudana membenarkannya adanya pengunduran diri massal para kader Golkar di Badung. Ia beralasan pihaknya tidak ingin dipimpin oleh para sengkuni-sengkuni politik di tubuh Golkar.

"Ya mengundurkan diri, vakum, ini kan komitmen dari awal. Kita juga tidak mau dalam berorganisasi dikelilingi oleh para sengkuni-sengkuni yang hanya sebatas karena haus jabatan di Golkar," katanya saat dihubungi, Rabu (20/11/2019).

Baca Juga: Garap Generasi Milenial, Ibnu Munzir Sebut Golkar Bakal Maksimalkan Medsos

Mudana menegaskan hampir 80 persen kader Golkar di Badung akan mengambil langkah pengunduran diri massal dari partai berlambang pohon beringin ini. Apalagi, sebelumnya pihaknya sudah menandatangani kesepakatan bersama untuk mengawal Muntra dalam kondisi apapun.

"Kita sekitar 80 persen, kan kita sudah menandatangani kesepakatan mengawal Pak Muntra, kita juga akan lihat sikon dulu," tegasnya.

Pihaknya juga tidak menampik kondisi dilatarbelakangi oleh kekecewaan akibat putusan Mahkamah Partai Golkar yang dirasa pihaknya tidak adil. "Sikap teman-teman tentunya kecewa dan sedih dan sangat menyayangkan putusan itu tidak bersifat keadilan dan sesuai dalil yang disampaikan dalam sidang," ungkapnya.

Padahal, saat sidang beberapa waktu lalu pihaknya sudah menyampaikan bukti-bukti bantahan kepada majelis hakim. Hal ini yang membuat pihaknya tidak respek dan percaya kepada kredibilitas Mahkamah Partai.

Baca Juga: Alham Habibie Jadi Kuda Hitam di 3 Pilkada Sekaligus di Gorontalo

Terkait rencana Plt Ketua DPD I Golkar Bali, Gde Sumarjaya Linggih alias Demer yang akan merangkul para eks-Ketua DPD II Golkar se-Bali, termasuk Muntra, Ia mengaku menyerahkan hal tersebut kepada Muntra. Hanya saja, ia meyakini bahwa politikus Golkar Badung itu akan menolak tawaran tersebut.

Seharusnya Tunduk Mekanisme Partai

Sekretaris DPD I Golkar Bali, Nyoman Sugawa Korry menanggapi dingin manuver mundur massal para kader Golkar Badung itu. Ia mengaku menghormati sikap tersebut sebagai bagian dari hak politik kader.

Pun begitu, ia mengatakan pihaknya sudah menjalankan mekanisme sesuai dengan alur yang berlaku di tubuh Golkar. Itu terlihat dari putusan Mahkamah Partai yang memenangkan pihaknya. "Oh ya itu kan hak masing-masing. Intinya yang jelas kami sudah menjalankan sesuai mekanisme organisasi," katanya.

Baca Juga: SOKSI, FKPPI dan Pemuda Pancasila Kompak Dukung Bamsoet Jadi Caketum Golkar

Wakil Ketua DPRD Bali ini mengatakan pihaknya heran dengan sikap mundur massal tersebut. Pasalnya, menurutnya seharusnya para kader Golkar di Badung tunduk pada putusan Mahkamah Partai. "Jadi ketika ada perbedaan pendapat dalam organisasi. Kan sudah sepakat, yang melaporkan kan pihak mereka," ujarnya.

Apalagi, saat pertemuan antara kader Golkar Badung dengan jajaran Golkar Bali beberapa waktu lalu sempat ada kesepakatan akan menerima apapun putusan Mahkamah Partai.

"Kami sebelumnya sudah sempat menerima beberapa kali di wantilan maupun kantor DPD Golkar teman-teman dari Badung, dan pada saat itu sudah disepakati bahwa apapun keputusan Mahkamah Partai sebagai kader kita akan tunduk dan mengikutinya. Jadi itu yang kami jadikan pegangan," terangnya.

"Yang melaporkan ke Mahkamah Partai itu teman-teman dalam hal ini Pak Muntra dan mereka datang ke DPD berdialog, dan mengatakan akan tunduk pada putusan Mahkamah Partai, termasuk kami terikat. Kalau misalnya kami yang kalah ya kami tunduk," imbuhnya. {bali.tribunnews.com}

fokus berita : #Alit Kembar #Wayan Mudana #Nyoman Sugawa Korry


Kategori Berita Golkar Lainnya