19 Januari 2020

Berita Golkar - Warga desa Negeri Antara, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah beberapa hari lalu geger. Kehebohan warga terjadi usai seekor gajah liar masuk ke pekarangan sekolah dasar di desa setempat, Kamis (16/1/2020).

Informasi yang diperoleh, mamalia bertubuh besar sekira pukul 07.00 WIB sempat menyita perhatian warga. Bahkan aktivitas belajar mengajar pun terpaksa dihentikan.

Menanggapi hal tersebut, wakil Ketua DPR Aceh, Hendra Budian, meminta agar dibentuk tim bersama yang dikomandoi oleh Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Aceh. Selain itu, peran dan dukungan beberapa stakeholder, seperti PUPR, BPBA, dan LSM terkait untuk menghentikan konflik gajah liar dengan masyarakat.

Baca Juga: Usulan Nama Ditolak Pimpinan DPRA, Fraksi Golkar Ancam Bakal Bentuk AKD Tandingan

Politisi muda Partai Golkar ini mengatakan, DPRA dalam posisi mendukung tugas-tugas ini pada tatanan percepatan realisasi. Hal ini dikarenakan bahwa situasinya sudah menjadi daruat.

“Oleh karena itu dibutuhkan action yang cepat dan tepat untuk mencari berbagai solusi alternatif dalam mengatasi konflik gajah dengan masyarakat,” ujar Hendra Budian kepada aceHTrend saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (17/1/2020).

Menurutnya, konflik gajah liar dengan masyarakat sudah terjadi hampir puluhan tahun di Aceh.Bahkan informasi yang ia peroleh, hampir sembilan tahun masyarakat Pintu Rime Gayo itu menghadapi persoalan tersebut. Ini dikarenakan adanya migrasi kawanan satwa liar di bantaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Peusangan.

Baca Juga: Cindy Wurangian Tak Ingin Pencabutan Subsidi Gas Elpiji Timbulkan Gejolak dan Dampak Negatif

Oleh karena itu, tambah Hendra Budian lagi, Pemerintah Aceh melalui instansi terkait terus mencari solusi terbaik dalam menangani kasus ini. Minimal dapat mengurangi eskalasi konflik gajah liar dengan masyarakat. Ia berharap Bappeda harus membuat semacam masterplan untuk menyelesaikan kasus ini secara komprehensif.

Artinya, ini harus tuntas dilaksanakan, sehingga nantinya tidak ada lagi kerjaan-kerjaan yang bersifat temporer dalam menangani konflik gajah dengan manusia di seluruh provinsi Aceh, baik itu di Bener Meriah, Pidie, Aceh Besar, Aceh Jaya dan lainnya. Ia juga menyampaikan kepada Plt Gubernur Aceh dan Kepala Bappeda Aceh bahwa tahun 2020 ini dirinya komit untuk menyesaikan kasus ini.

Begitu halnya soal kearifan lokal masyarakat di sana, reje-reje di Bener Meriah dan Aceh Tengah juga sudah membentuk tim delapan untuk bersinergi dengan Pemerintah Aceh. Dia menyebutkan konflik gajah liar dengan masyarakat setempat telah berkepanjangan, tanpa ada solusi konkret dari pemerintah terkait.

Baca Juga: Konservasi Telaga Pakem Gunung Kidul, AMPI DIY Tanam Ribuan Sengon Laut

“Inilah yang terus kita dorong, meski ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab BKSDA. Kita sesalkan awalnya pihak BKSDA agak sedikit lamban dalam menangani kasus ini. Tapi untuk saat ini, alhamdulillah BKSDA sudah mulai merespons cepat dan seirama dengan kita, sehingga kita harapkan ke depan tidak ada lagi keterlambatan dalam menangani kasus ini,” ujar Hendra Budian. {www.acehtrend.com}

fokus berita : #Hendra Budian


Kategori Berita Golkar Lainnya