31 Januari 2020

Bamsoet Harap Omnibus Law Jamin Adanya Regulasi Yang Jelas

Berita Golkar - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan para pejabat di berbagai instansi pemerintahan dari pusat hingga daerah agar membuat regulasi yang jelas sehingga tak menimbulkan multitafsir yang kadang kala memancing terjadinya suap dari pengusaha kepada pejabat terkait.

Pengusaha sebagai ujung tombak perekonomian, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan ikut berkontribusi dalam penerimaan negara melalui pajak, seharusnya tak dipersulit dengan aturan yang berbelit.

“Karena aturan yang tak jelas itulah, kadang memancing suap dari pengusaha ke pejabat instansi pemerintah," ujar Bamsoet saat menerima Komite Khusus Pengusaha Berintegritas Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KUPAS-KADIN) di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Kamis (30/1/20).

Baca Juga: Nurul Arifin Nilai Keputusan Evakuasi Segera WNI Dari Wuhan Sudah Tepat

"Entah memang aturannya yang sengaja dibikin rumit sehingga bisa dijadikan barang dagangan dari para pejabat untuk memancing suap dari pengusaha, atau memang karena ketidakmampuan para pejabat membuat aturan yang jelas," tambahnya. 

"Karena itulah, Presiden Joko Widodo membuat berbagai Omnibus Law di bidang perekonomian untuk membereskan berbagai permasalahan aturan yang berbelit tersebut," jelas Bamsoet. 

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menilai langkah pemerintah dengan melibatkan dunia usaha dalam pembahasan Omnibus Law di bidang perekonomian, diharapkan bisa menghasilkan peraturan yang tak lagi bias dan abu-abu. Jelas aturan mainnya, sehingga tak lagi menimbulkan potensi korupsi baik di dunia korporasi maupun di pejabat instansi pemerintahan.

Baca Juga: Lamhot Sinaga Takut Jurang Defisit Neraca Perdagangan Dengan Jepang Makin Besar, Ini Alasannya

“Transparancy International Indonesia merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia pada 2019 berada di angka 40 dengan skor nilai tertinggi 100," tutur Bamsoet. 

"Naik dari posisi 38 di tahun 2018. Dengan adanya Omnibus Law di bidang perekonomian, seharusnya bisa lebih menekan potensi terjadinya korupsi, dan meningkatkan IPK Indonesia di tahun 2020 ini," lanjutnya lagi.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga mendorong KUPAS KADIN membangun kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain untuk memberikan pemahaman kepada para pengusaha tentang bagaimana membangun bisnis yang bersih dari korupsi, juga untuk membentengi diri dari pejabat nakal yang selalu mempersulit aturan dan mengharapkan suap.

Baca Juga: Meutya Hafid Dukung TNI Kirim Pasukan Bantu Padamkan Kebakaran Hutan di Australia

“Semangat KPK dibawah kepemimpinan Pak Firli adalah mencegah terjadinya korupsi. Karena memang sebenarnya korupsi itu sangat bisa dicegah. Lagi pula, dengan mengedepankan pencegahan korupsi, bisa turut meningkatkan kepastian berusaha. Yang pada giliran akan berefek kepada meningkatnya kepercayaan investor terhadap Indonesia," pungkas Bamsoet. {www.jpnn.com}

fokus berita : #Bambang Soesatyo,