19 September 2017

Perlu Entertainment, Nurul Arifin Minta KPK Jangan Terlalu Seram

Berita Golkar - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi Kantor Pusat DPP Partai Golkar untuk menggelar pertemuan dengan jajaran pengurus DPP Partai Golkar. Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan mengatakan jika tujuan pertemuan ini adalah untuk berdiskusi mengenai penguatan integritas partai politik.

Sejumlah petinggi Partai Golkar pun hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, Ketua DPP Nurul Arifin, Wakil Bendahara Umum Bambang Soesatyo, Ketua Bidang Hukum dan HAM Rudi Alfonso serta Ketua Fraksi Golkar DPR RI, Robert Joppie Kardinal. Sementara dari KPK, hadir pula peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Harris dan Ridho Imawan Hanafi.

Selama diskusi, sejumlah isu lain ikut diangkat oleh anggota partai Golkar. Ketua DPP Partai Golkar Bidang Organisasi Keanggotaan dan Daerah, Freddy Latumahina berbicara mengenai pandangan partai Golkar terhadap pemilu terbuka dan tertutup.

Saat mendapat kesempatan berbicara, Ketua DPP Partai Golkar Bidang Media dan Penggalangan Opini, Nurul Arifin menyebut jika KPK rajin melakukan operasi tangkap tangan (OTT), tapi tidak pernah memberikan apresiasi kepada daerah atau kepala daerah yang telah memenuhi indikator good governance. "Jadi perlu entertain, jangan serem-serem bangetlah," ujarnya.

Dalam sepekan terakhir, KPK telah melakukan serangkaian OTT di tiga tempat berbeda. Pertama, OTT KPK di Batubara, Sumatera Utara, pada Rabu, 13 September 2017. Selanjutnya KPK melakukan OTT di Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Kamis, 14 September 2017, dan OTT lagi di Batu, Jawa Timur, pada Sabtu, 16 September 2017. Ketiga OTT itu melibatkan para kepala daerah.

Politikus Golkar yang juga Ketua Komisi Hukum DPR RI, Bambang Soesatyo menanggapi pernyataan Nurul dengan candaan. "OTT itu udah entertain, jadi engga perlu ada lagi," kata Bambang, yang kemudian disambut dengan tawa sejumlah peserta diskusi. Namun, Ia mengaku tetap berharap bahwa kepala daerah yang tertangkap KPK semakin berkurang jumlahnya.

Pertemuan ini merupakan lanjutan dari kunjungan KPK ke sejumlah partai politik. Sejak 31 Agustus 2017, KPK sudah melakukan pertemuan dengan sembilan partai politik untuk melakukan diskusi mengenai integritas politik. KPK pun memberikan empat rekomendasi untuk perbaikan partai politik kepada Partai Golkar yaitu penegakan standar etik, sistem kaderisasi yang inklusif dan terukur, sistem rekrutmen yang transparan dan akuntabel, dan sistem tata kelola keuangan yang baik. [tempo]

fokus berita :