14 Maret 2020

Sekda Laporkan Komentar Kadernya di Media, Golkar Bondowoso Bereaksi Keras

Berita Golkar - Pasca dilaporkannya politisi Partai Golkar Bondowoso bernama Yondrik terkait komentarnya di salah satu media online oleh Kuasa Hukum Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bondowoso, H. Syaifullah mendapat reaksi keras dari pimpinan DPD II Partai Golkar Kabupaten Bondowoso.

Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Kabupaten Bondowoso, Kukuh Rahardjo ST menyatakan Yondrik itu anggota DPRD yang memiliki fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Kabupaten. "Saya harap Sekda melalui kuasa hukumnya agar permasalahan ini tidak berlarut-larut dan meruncing untuk segera mencabut laporannya di Polres Bondowoso." kata Kukuh.

"Tentunya dalam hal ini kami akan memberi pendampingan Hukum karena bagaimanapun yang dinyatakan oleh Yondrik selaku anggota DPRD adalah menjalankam fungsi legislasinya. ” lanjutnya.

Sementara itu Sekretaris DPD II Partai Golkar, Ady Kriesna SH mengatakan bahwa Yondrik bukanlah sumber utama berita. Yang dilakukan Yondrik ialah mengomentari isi berita dari salah satu media. Sehingga menurut politisi muda ini, Yondrik tidak pantas dilaporkan karena tidak masuk dalam pokok tindak pidana. 

“Komentar Yondrik itu kan masuk dalam kategori interpretatif news atau opinion news yakni suatu pendapat terhadap suatu pemberitaan. Jadi bukan sumber berita atau straight news atau dept news”. ungkap Mantan Ketua Harian KAHMI ini.

Kriesna melanjutkan seharusnya penasehat hukum Pak Sekda mempelajari dulu pokok-pokok perkara maupun teori-teori jurnalistik dan peraturan perundangan-undangan terutama UU No. 17/2014 sebelum mengambil langkah hukum.

Bahkan Kriesna mengingatkan bahwa tidak elok menempuh jalur hukum dalam merespons setiap dinamika politik. Apalagi berkaitan dengan komentar anggota DPRD yang dilindungi dengan Hak Imunitas dimana anggota DPRD tidak dapat dituntut dimuka pengadilan karena pernyataannya dalam menjalankan tugas baik didalam rapat maupun diluar rapat.

“DPD II Partai Golkar Bondowoso punya Bidang Hukum yang 24 jam siap mendampingi kader selama kasusnya tidak terkait tindak pidana khusus. Tapi kami merasa belum perlu rapat dengan bidang hukum partai. Saya harap Pak Sekda atau penasehat hukumnya sadar dulu akan keberadaan Pasal 224 UU No. 17 tahun 2014. Pelajari juga teori-teori jurnalistik dan tolong kedepankan metode fokus pada solusi dalam menyelesaikan masalah. Kalo bisa diselesaikan dengan cara tersenyum, untuk apa marah-marah” katanya.

Atas nama DPD II Partai Golkar Bondowoso, Kriesna meminta Sekda mencabut laporan kepada Yondrik demi kondusifnya situasi dan kondisi politik. “Yah... seperti kata Ketua Fraksi, dicabut lah laporannya. Kalau perlu semua termasuk laporan terhadap unsur media supaya dicabut juga. Jangan pakai pendekatan kacak pinggang, tapi pendekatan salaman” pungkasnya.

fokus berita : #Kukuh Rahardjo #Ady Kriesna #Yondrik