24 November 2020

Fraksi Golkar Tak Ikut Bahas RAPBD 2021, Kisruh DPRD Bangli Terus Berlanjut

Berita Golkar - Polemik di internal DPRD Bangli berlanjut. Fraksi Golkar memutuskan tidak hadir dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi, Selasa (24/11). Fraksi itu tidak menyampaikan pandangan umumnya terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bangli 2021.

Fraksi Golkar memutuskan tidak hadir karena menilai jadwal pengesahan pada 17 Desember 2020 tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2021.

Ditemui usai memimpin rapat paripurna, Ketua DPRD Bangli I Ketut Suastika tidak berani memastikan bahwa anggota Fraksi Golkar yang berjumlah enam orang kompak tidak hadir karena beda penafsiran Permendagri 64. Suastika sebatas memastikan bahwa anggota fraksi tersebut tidak hadir tanpa keterangan.

Baca Juga: Bakumham Golkar DIY Kecam Paslon Pilkada 2020 Yang Tunggangi Program Pemerintah

Baginya, sikap Golkar tidak menyampaikan pandangan umum adalah hak dan memang diperbolehkan. Terpenting tidak mengganggu kelancaran rapat paripurna. Tanpa Golkar, rapat paripurna sudah bisa jalan dengan dihadiri 17 orang anggota dewan dari 30 anggota dewan di DPRD Bangli.

“Boleh tidak menyampaikan pandangan umum. Mungkin di pembahasan dipertajam oleh Fraksi Golkar,” ujar Suastika.

Politikus PDIP tersebut kembali menyinggung soal keputusan menjadwalkan pengesahan 17 Desember 2020. Tidak mengejar supaya 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan atau 30 November 2020 sudah disahkan.

 

Baca Juga: Penularan COVID-19 Masih Tinggi, Ace Hasan Dukung Jokowi Kurangi Libur Panjang Akhir Tahun

Suastika memastikan, pengesahan boleh lewat dari akhir November. Itu sesuai permendagri. Bahkan ia menyebut Februari 2021 juga masih boleh. Sebab menurutnya, dalam Permendagri 64 itu, patokan pembahasan di DPRD adalah maksimal 60 hari dari RAPBD diserahkan oleh kepala daerah. Batas akhirnya bukan 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

“Dari penyampaian rancangan sampai putusan, ruang waktunya 60 hari. Jangan dipotong-potong aturan itu,” pinta politikus asal Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku itu.

Namun, anggota dewan empat periode itu menyebutkan, setahu dia, pengesahan dijadwalkan lewat dari 30 November baru kali ini terjadi. “Kami tidak mau grasa-grusu membahas RAPBD,” tambahnya.

Baca Juga: Kantongi SK Kepengurusan Baru, Taufan Pawe Ajak Seluruh Kader Golkar Sulsel Menangkan Pilkada 2020

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Fraksi Golkar I Nengah Darsana mengakui bahwa fraksinya tidak hadir rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi karena tidak sepakat dengan agenda jadwal pengesahan lewat dari November. Baginya, jadwal itu sudah melanggar Permendagri 64. Fraksi tersebut tidak ingin mengikuti keputusan yang keliru.

Dijelaskan Darsana, dalam Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD sudah jelas bahwa pengesahan paling lambat 1 bulan sebelum APBD baru berjalan. Hal tersebut sudah disampaikan anggota fraksinya saat rapat paripurna penyampaian RAPBD Senin lalu.

Namun, lanjut Darsana, Suastika selaku pimpinan rapat malah menantang anggota yang beda pandangan untuk voting. Akhirnya voting batal dilakukan. Tetapi pengesahan tetap dijadwalkan 17 Desember.

Baca Juga: Pariwisata Terpukul COVID-19, Sarmuji Gandeng BI Pulihkan Ekonomi Bali Dengan Berdayakan UMKM

“Ini namanya kekuatan politik. Oke silahkan, tetapi kekuatan politik yang akan berhadapan dengan undang-undang atau yang mengatur berkaitan dengan APBD,” terang politikus asal Desa Landih, Kecamatan Tembuku itu.

Darsana juga menyampaikan bahwa Fraksi Golkar tidak akan terlibat dalam pembahasan hingga pengesahan APBD. Fraksi Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada anggota dewan dari fraksi lain. “Intinya, kami bukan bermaksud lepas tangan dan cuci tangan, tidak. Karena kami memandang proses ini sudah tidak sesuai mekanisme,” tegasnya lagi.

Diberitakan sebelumnya, pada rapat paripurna Senin (23/11), dua anggota dewan dari Fraksi Golkar, yaitu I Nyoman Basma dan I Ketut Sajibogo memilih walk out (keluar ruangan) dari ruang rapat paripurna.

Hal itu dilakukan setelah pendapatnya soal pengesahan APBD harus 30 November kalah suara. Mayoritas anggota dewan yang hadir menyatakan pengesahan bisa dilakukan 17 Desember. {baliexpress}

fokus berita : #Ketut Suastika #Nengah Darsana