27 September 2021

Ngotot Gelar Interpelasi Formula E, Fraksi Golkar Bakal Laporkan Ketua DPRD DKI Jakarta ke BK

Berita Golkar - Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengatakan, pihaknya akan melaporkan Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi ke Badan Kehormatan (BK) Dewan jika tetap menyelenggarakan rapat paripurna Interpelasi Formula E, Selasa (28/9/2021).

“Setiap paripurna itu harus ada undangan resmi dari Ketua Dewan yang wajib ditandatangani oleh minimal 2 wakil ketua Dewan. Kalau tidak ada itu, maka undangan ilegal untuk dikeluarkan atau cacat hukum. Agendanya juga cacat hukum,” kata dia kepada id-times.com melalui pesan WhatsApp, Senin (27/9/2021).

Ia memastikan kalau Ketua Dewan tetap menyelenggarakan rapat paripurna itu, maka akan dilaporkan ke BK. “Kalau itu dilakukan oleh Ketua Dewan, maka kita akan laporkan ketua dewan ke Badan Kehormatan Dewan atau BK atas pelanggaran Tata Tertib Dewan,” tegasnya.

Baca Juga: Apresiasi Pabrik Danone-Aqua Pasang PLTS, Dyah Roro Esti: Transisi Energi Ramah Lingkungan Butuh Dukungan Semua Pihak

Sebelumnya, usai memimpin rapat Badan Musyawarah (Bamus), Senin (27/9/2021) pagi Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan, rapat paripurna interpelasi Formula E akan digelar pada Selasa (28/9/2021) besok. “Tanggal 28 (September) besok paripurna,” kata dia.

Pernyataan itu langsung menuai protes karena menurut anggota Bamus DPRD DKI, Purwanto, dari 7 poin yang dibahas Bamus dalam rapat tersebut, agenda rapat paripurna Interpelasi Formula E tidak termasuk di dalamnya.

“Pembahasan paripurna besok tidak ada dalam agenda Bamus hari ini. Dalam undangan Bamus pun tidak disebutkan. Kami menilai Ketua DPRD melakukan keputusan paripurna tanpa agenda yang terlebih dulu dibahas di Bamus,” kata dia kepada id-times.com melalui pesan WhatsApp, Senin (27/9/2021).

Baca Juga: Mukhtarudin Salurkan Ratusan Paket Sembako Untuk Warga Terdampak Banjir di Kotawaringin Barat

Ia menyebut, tindakan Prasetio itu bukan hanya melanggar Tatib DPRD, tapi juga ilegal dan melanggar konstitusi.

Sebab, selain keputusan menyelenggarakan rapat paripurna interpelasi Formula E dilakukan secara sepihak, juga karena sistem kepemimpinan di DPRD menganut sistem kolektif kolegial, sehingga sebuah kebijakan tidak bisa diputuskan sendiri oleh ketua Dewan, melainkan juga harus disetujui minimal dua dari empat wakil ketua.

“DPRD bukan private company, tapi lembaga resmi yang menjadi representatif warga Jakarta, sehingga keputusan apapun harus dipastikan memiliki proses yang benar dan tidak menabrak aturan manapun, dan bukan keputusan sepihak oknum,” politisi Gerindra ini mengingatkan.

Baca Juga: Supriansa: Jangan Kaitkan Kasus Pribadi Azis Syamsuddin Dengan Partai Golkar

Seperti diketahui, penggunaan hak interpelasi Formula E diusulkan oleh 25 anggota Fraksi PDIP dan 8 anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta. Prasetio yang juga merupakan penasehat Fraksi PDIP, termasuk di dalamnya.

Sejauh ini, dari sembilan fraksi di DPRD DKI, tujuh fraksi lainnya, yakni Gerindra, PKS, NasDem, PAN, Demokrat, Golkar dan PKB-PPP, menolak interpelasi Formula E.

Jika dibahas dalam Bamus, bisa jadi usulan Prasetio dkk untuk penggunaan interpelasi Formula E akan kandas, karena dari 54 anggota Bamus, hanya 12 yang dari PDIP dan 4 orang dari PSI, sehingga tidak memenuhi kuorum yang sebanyak 50%+1 atau minimal 28 orang. Apakah karena ini Prasetio menempuh jalan sepihak? {times}

fokus berita : #Basri Baco