03 Februari 2022

Puteri Komarudin Dorong OJK Tindak Tegas Maraknya Praktik Trading Binary Option

Berita Golkar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan tindak lanjut permasalahan industri jasa keuangan dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (3/2). Di ruang rapat komisi itu, Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Komarudin mendorong OJK untuk bisa tegas menindak maraknya praktik trading binary option.

“Banyak masyarakat yang sudah menjadi korban dari platform ini. Mereka tergiur keuntungan besar secara cepat yang ditawarkan oleh para afiliator. Namun, malah ternyata mengalami kerugian yang besar,” ungkapnya.

Politikus Golkar ini menjelaskan, Platform trading binary option mengharuskan penggunanya untuk menebak kenaikan atau penurunan harga suatu aset pada periode tertentu. Karenanya, hal ini membuat platform tersebut lebih mirip seperti judi daripada trading.

Baca Juga: Targetkan Satu Caleg Menang di Tiap Dapil, Golkar Siap Kuningkan Jawa Tengah

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka (Bappebti) pun telah melarang kegiatan binary option karena bertentangan dengan ketentuan opsi yang diatur dalam UU Perdagangan Berjangka Komoditi. Bahkan, sepanjang 2021 Bappebti telah memblokir 92 domain platform binary option.

“Memang produknya berada dalam kewenangan Bappebti, namun transaksi keuangan efek ini juga menjadi ranah OJK seperti yang disampaikan Kementerian Perdagangan. Artinya, OJK juga memiliki peran untuk memberantas platform ini.

Untuk itu, saya harap OJK dapat mengambil tindakan tegas dan terus perkuat kinerja Satgas Waspada Investasi bersama Bappebti agar entitas ilegal segera diblokir dan korban dapat diminimalisir,” ujar Puteri.

Baca Juga: Vital Bagi Ekonomi Kaltim, Mahyudin Minta Pemerintah Percepat Pekerjaan Poros Samarinda-Bontang

Pada kesempatan yang sama, Puteri juga menyoroti kinerja OJK dalam memberantas praktik pinjol ilegal dan rencana penerbitan revisi peraturan OJK terkait fintech lending atau POJK 77/2016.

“Pemblokiran platform pinjol ilegal dan kebijakan moratorium pendaftaran fintech lending masih berlaku. Tapi, pinjol ilegal masih terus muncul. Artinya, kebijakan ini perlu segera dievaluasi keberhasilannya dalam melindungi konsumen dan menjaga kualitas industri.

Karenanya, penguatan dari segi regulasi juga harus memperkuat formulasi penanganan fintech ilegal yang lebih efektif. Termasuk tetap menjamin dukungan terhadap industri fintech secara umum agar dapat berkembang dan menjaga tata kelola yang baik,” tegasnya.

Baca Juga: Anthony Zeidra Abidin: Tahun 2022 Adalah Puncak Konsolidasi Partai Golkar

Anggota Dewan Komisioner OJK Riswinandi pun menjelaskan rancangan POJK yang dimaksud.

“Memang benar aturan sudah ketinggalan. Kita khawatir tidak punya dudukan pengawasan yang optimal, karenanya dilakukan moratorium. Ketentuan baru nanti akan lebih baik dan mengatur tentang ketentuan permodalan yang dinaikan, kelembagaan harus PT, pengumpulan dana, ekosistem internal yang baik,” ungkap Riswinandi.

Menutup keterangannya, Ketua Bidang Keuangan dan Pasar Modal DPP Partai Golkar ini juga kembali mengingatkan OJK untuk memperbaiki layanan pengaduan konsumen kantor perwakilan OJK di daerah.

“Hal ini dilakukan guna meningkatkan aksesibilitas konsumen terhadap layanan OJK tanpa perlu mengunjungi kantor pusat di Jakarta,” demikian Puteri Komarudin. {jurnas}

fokus berita : #Puteri Komarudin