Hamka B Kady Dorong Menteri PUPR Percepat Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Jeneponto

18 Januari 2023

Berita Golkar - Kemiskinan ekstrem di Indonesia masih berada di angka 2 persen pada 2022. Sebanyak 14 provinsi bahkan berada di atas angka nasional. Presiden Jokowi pun meminta pemerintah daerah menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga mencapai target 0 persen pada 2024.

Terkait hal itu, Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Hamka B Kady menyatakan penurunan kemiskinan ekstrem harus segera dituntaskan. Hamka B Kady menyebut Jeneponto menjadi perhatian serius baginya.

Hamka pun mengusulkan agar program Padat Karya bisa digabungkan dengan program pengentasan kemiskinan ekstrem melalui berbagai kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah. “Terkait Padat Karya, Pak Menteri sehubungan dengan penyelesaian persoalan miskin ekstrem, saya melihat apa tidak salah kalau bisa disatukan saja kegiatan Padat Karya dengan BSPS,” katanya.

BSPS adalah singkatan dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah. “Di Jeneponto, salah satu daerah pemilihan saya, ada warganya tergolong miskin ekstrem. Saya harap diberikan perhatian khusus,” kata Hamka B Kady dalam rapat kerja Komisi V DPR bersama Menteri PUPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/1/2023).

Baca Juga: Pendiri Kampus Umitra Lampung, Andi Surya Maju Caleg DPR RI Dari Partai Golkar

Politisi senior partai Golkar ini optimistis jika kedua program itu disinkronkan, maka mempercepat target agar kemiskinan ekstrem Indonesia pada 2024 dapat mencapai nol persen. Hamka B Kady juga mengingatkan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan jajarannya lebih memperhatikan dan melaksanakan apa yang telah menjadi kesepakatan antara pemerintah dan DPR.

Khususnya terkait program Padat Karya yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Saya harap ke Menteri dan seluruh jajarannya, tolong dilaksanakan apa yang sudah disepakati bersama,” jelasnya.

“Program Padat Karya tolong ditindaklanjuti. Tidak perlu ada macam-macam, supaya kita paham fungsi kita masing-masing,” Hamka menambahkan.

Sebelumnya, Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin mengatakan pemerintah terus berupaya menanggulangi kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah tanah air.

Terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4/2022, tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan langkah percepatan pemberantasan kemiskinan ekstrem di Indonesia. “Inpres itu untuk mempercepat, karena kita juga bertekad bahwa kemiskinan ekstrem pada 2024 adalah nol persen,” ujar Ma’ruf belum lama ini.

Baca Juga: Gara-Gara BBM dan Beras, Airlangga Hartarto Peringatkan 23 Provinsi Ini Bisa Alami Hyper Inflasi

Ma’ruf menuturkan bahwa sebelumnya pemerintah telah berupaya menghapus kemiskinan ekstrem di 35 kabupaten pada 2021. Pemerintah kini kembali menargetkan untuk menghapus kemiskinan ekstrem di 212 kabupaten/kota pada 2022.

“Karena itu, kita mempercepat bagaimana sisa-sisa setelah 2021 kita coba dengan 35 kabupaten, sekarang ini dengan 200 kabupaten lebih, dan sisanya (pada) 2023-2024,” Ma’ruf menambahkan.

Adapun salah satu hal esensial yang sedang dilakukan saat ini, kata Ma'ruf adalah penyempurnaan data yang dikoordinasikan oleh dua Kemenko, yakni Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Kemenko Bidang Perekonomian.

“Supaya mereka yang tergolong miskin ekstrem itu namanya maupun alamatnya, by name by address, diketahui secara detail, terus disempurnakan,” jelas Ma'ruf.

Selain itu, pemerintah saat ini juga terus memberikan berbagai jenis bantuan untuk perlindungan sosial dan melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat. “Di samping memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat, pemerintah juga melakukan pemberdayaan ekonomi melalui Kemenko Perekonomian,” ujarnya.

Lapangan Kerja

Presiden Jokowi tekankan kepada para menteri dan kepala lembaga agar APBN 2023 difokuskan untuk program-program produktif, terutama penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

Demikian disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna mengenai Evaluasi APBN 2022 serta Rencana Program dan Anggaran 2023, di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/01/2023) lalu. “APBN 2023 harus fokus menyelesaikan prioritas nasional, baik yang berkaitan dengan penurunan stunting, penurunan kemiskinan ekstrem, dan juga ketahanan pangan, serta agenda menjelang pemilu,” ujarnya.

Baca Juga: Dukungan Emak-Emak Surabaya Untuk Airlangga Hartarto Jadi Lecutan Bagi Kerja Politik Partai Golkar

Terkait transfer ke daerah dan dana desa (TKDD), Jokowi mendorong agar penggunaan anggaran itu dapat memacu pertumbuhan ekonomi di daerah. “Dana-dana ini harus memberikan dan memacu ekonomi daerah. Jangan sampai dana yang ditransfer tidak memberikan efek memacu ekonomi di daerah,” katanya.

Ia juga meminta jajaran terkait untuk memastikan agar prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selaras dengan APBN. “Artinya, sinkron dengan prioritas-prioritas nasional yang telah saya kira bolak-balik saya sampaikan, terutama berkaitan dengan ekonomi kerakyatan, yang berkaitan dengan ekspor, dan yang berkaitan dengan investasi,” jelasnya.

Dalam arahannya, Jokowi juga meminta pihak terkait, pusat dan daerah, untuk bekerja sama dalam menekan laju inflasi agar berada di bawah lima persen. “Saya yakin setelah saya keluar masuk pasar, saya lihat stabilitas harga, saya melihat peluang itu sangat mudah apabila dikerjakan bersama-sama,” jelasnya. (sumber)

 

 

 

 

fokus berita : #Hamka B Kady