22 Mei 2018

Berita Golkar - Anggota Komisi VIII DPR RI K.H. Deding Ishak mendesak Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mencabut daftar 200 muballigh yang direkomendasikan karena dapat menimbulkan perpecahan di tengah umat Islam. “Daftar 200 mubaligh yang direkomendasi Kemenag ini potensial menimbulkan perpecahan di antara umat Islam karena mempertentangkan antara mubaligh yang pro dan kontra pemerintah,” kata Deding, selasa (22/5/2018).

Deding mengingatkan, yang diperlukan Pemerintah Cq Kemenag bukan mengeluarkan daftar 200 muballigh tapi memfasilitasi pelatihan bersama ormas-ormas Islam untuk mengadakan pembinaan kepada para muballighnya. “Kalau Kemenag mencatat ada muballigh yang materi ceramahnya kurang memberikan keteduhan bagi persatuan bangsa, caranya tidak dengan merilis daftar 200 mubaligh yang pro-pemerintah, itu sama saja mengadu domba,” ujarnya.

Karena itu, Ketua Umum DPP Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) ini menilai peran pemerintah lebih sebagai fasilitator dalam melakukan pembinaan terhadap para mubaligh dengan mengajak kerjasama ormas-ormas Islam. “Dengan cara ini takkan ada pihak yang merasa dirangkul dan yang lain dipukul, atau yang satu diistimewakan dan yang lain disingkirkan, karena semuanya dilibatkan membangun kesadaran bersama bahwa persatuan bangsa sangat penting,” katanya.

Anggota Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR/MPR RI ini menambahkan, Pemerintah Cq Kemenag juga bisa bekerjasama dengan pesantren-pesantren yang banyak sekali melahirkan mubaligh dan menyampaikan ceramah di tengah masyarakat. “Intinya pembinaan itu harus dilakukan menyeluruh, tidak parsial atau partisan karena berpotensi menimbulkan perpecahan di antara umat Islam,” ujar legislator asal Dapil Jawa Barat III ini. [kontributor Jawa Barat]

fokus berita : #Deding Ishak


Kategori Berita Golkar Lainnya