10 Juni 2019

Berita Golkar - Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf) Amin Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai, Partai Demokrat mulai kebingungan menyusul munculnya usulan untuk membubarkan koalisi, baik di kubu Jokowi maupun Prabowo Subianto, dari partai berlambang bintang mercy itu.

"Wacana pembubaran koalisi itu merupakan kebingungan dari sebuah partai politik dalam membangun identitas dirinya, siapa dia, dan berada di mana," kata Dedi seperti dikutip dari SINDOnews, Senin (10/6/2019).

Baca Juga: Dedi Mulyadi Nilai Ani Yudhoyono Sosok Inspiratif Bagi Bangsa Indonesia

Menurut Dedi, permanen atau tidaknya koalisi bergantung pada kepentingan para pihak. Di jaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), lanjut Dedi, koalisi bersifat permanen, yaitu adanya partai oposisi di luar pemerintah dan partai pendukung pemerintah serta partai yang diajak masuk koalisi.

"Misalnya ketika Pak SBY memimpin, Golkar sebelumnya di luar pemerintah, tapi ada kepentingan dari pemerintah untuk memperkuat jajaran pemerintahan, Golkar masuk ke pemerintahan," jelas Dedi yang juga Ketua DPD Partai Golkar Jabar ini.

Proses masuknya Partai Golkar ke pemerintahan sendiri cukup panjang, yakni melalui perebutan kepemimpinan di tubuh Partai Golkar dari Akbar Tanjung ke Jusuf Kalla yang saat itu menjadi wakil presiden.

Kemudian, pada fase kedua pemerintahan SBY, Partai Golkar kembali masuk ke lingkungan kekuasaan melalui perubahan kepemimpinan di tubuh partai, yakni dari Jusuf Kalla bergeser ke Aburizal Bakrie yang notabane mitra SBY dalam pemerintah.

"Jadi, proses masuknya Golkar itu dikehendaki oleh kekuasaan melalui perubahan kepemimpinan kepartaian," bebernya.

Saat ini, terdapat koalisi pemerintahan yang relatif sudah 60 persen menguasai parlemen dan ada partai oposisi, yaitu Gerindra dan PKS yang sah secara konstitusi.

"Dalam tradisi politik kita itu (partai oposisi) sah karena harus ada penyeimbang dalam pemerintahan," katanya.

Belakangan, Partai Demokrat yang berasal dari pihak oposisi ingin merapat ke pemerintahan. Menurut Dedi, hal itu pun sah secara konstitusi dan pemerintah pun tentu mempersilakan.

"Demokrat ingin masuk ke koalisi pemerintahan, ya dipersilakan, tetapi tidak berarti koalisi harus dibubarkan. Kalau ingin bubarkan koalisi, Demokrat sepertinya sedang panik. Jadi, jangan panik dong," tegasnya.

Meski begitu, Dedi mengingatkan bahwa koalisi ibarat membangun rumah tangga. "Siapa pun kalau ingin membangun rumah tangga baru, pasti ingin punya istri setia dan tidak meninggalkan suami dalam keadaan sulit," sindir Dedi.

Disinggung pembubaran koalisi untuk mencegah perpecahan di masyarakat, Dedi menilai, hal itu tak perlu terjadi. Yang terjadi saat ini, kata Dedi, adanya kabar calon presiden tidak menerima kekalahan dan masih berproses di Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Juga: Puji Airlangga Selamatkan Golkar Dari Keterpurukan, Ini Alasan Dedi Mulyadi

"Yang ada itu adalah ada pasangan yang sudah menang melalui pemilu, ada yang bersikukuh belum merasa kalah. Kan prosesnya tetap berjalan secara konstitusional melalui MK. Setelah putusan MK, nanti ada dua, yaitu partai pendukung pemerintah dan partai oposisi," jelasnya.

Komposisi di dua kubu pun, tambah Dedi, bisa saja berubah. Partai oposisi bisa saja pindah ke koalisi dan sebaliknya. "Jadi (koalisi itu) tidak bubar, tetapi bisa bertambah," tandas Dedi. [sindonews]

fokus berita : #Dedi Mulyadi


Kategori Berita Golkar Lainnya