Berita Golkar – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Gde Sumarjaya Linggih, menyoroti tajam penumpukan arus pariwisata dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Bali Selatan.
Ketimpangan ini membuat kabupaten lain seperti Bangli, Karangasem, Klungkung, dan Jembrana semakin tertinggal.
Sumarjaya mengungkapkan, sekitar 92 persen investasi dan pertumbuhan ekonomi saat ini masih terpusat di wilayah Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita).
“Inilah yang terus saya perjuangkan,” ujar Sumarjaya saat ditemui di Dermaga Kedisan, Kintamani, Sabtu (7/11/2026), dikutip dari posbali.
Menurutnya, kondisi ini memaksa generasi muda dari kawasan utara, timur, dan barat Bali bermigrasi ke Bali Selatan untuk mencari penghidupan. Minimnya pesat perkembangan pariwisata di daerah asal membuat ketersediaan lapangan kerja sangat terbatas.
Dampak sosialnya pun terasa signifikan. Anak-anak muda Bali perlahan terpisah dari adat dan budayanya di kampung halaman.
“Rumah-rumah di desa banyak yang kosong, sehingga pelaksanaan ayah-ayahan (kewajiban gotong royong) di desa adat tidak lagi terlaksana secara maksimal,” jelasnya.
Sumarjaya mengibaratkan kondisi ini sebagai bentuk belum hadirnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Bali. Di kawasan Sarbagita, perputaran ekonomi begitu pesat hingga muncul jasa berbayar untuk menemani pasien di rumah sakit.
Sebaliknya, masyarakat di wilayah luar Sarbagita masih harus berjuang keras sekadar mengakses fasilitas kesehatan terdekat saat ada keluarga yang sakit.
Ia menilai sentralisasi ini merupakan dampak dari tidak diindahkannya moratorium (penghentian sementara) pembangunan di Bali Selatan yang dicetuskan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sejak tahun 1996.
Kajian Bappenas kala itu telah memprediksi bahwa konsentrasi pembangunan berlebih di satu titik akan memicu masalah serius, seperti ancaman rusaknya daya dukung lingkungan (carrying capacity), degradasi lanskap budaya, hingga keterbatasan infrastruktur jalan.
“Moratorium tersebut sayangnya tidak pernah digubris oleh pemerintah di tingkat kabupaten/kota hingga masa berlakunya habis. Bahkan, kawasan sempadan jurang pun turut digarap untuk sektor pariwisata,” tegasnya.
Oleh karena itu, ia mendesak Pemerintah Daerah, khususnya Gubernur Bali I Wayan Koster, untuk bertindak cepat dan mengalokasikan anggaran yang memadai demi menggerakkan perekonomian di luar kawasan Bali Selatan.
Ia menegaskan, tingginya angka pertumbuhan ekonomi tidak akan bermakna jika tidak disertai pemerataan dan partisipasi aktif masyarakat lokal.
Meski demikian, Sumarjaya tetap optimistis pemerataan pariwisata dan ekonomi Bali dapat terwujud. Keyakinan tersebut didasari oleh data statistik Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai yang mencatat kenaikan jumlah penumpang hingga 9 persen per tahun.
“Hanya saja, Bali Selatan tetap membutuhkan moratorium yang tegas agar penambahan akomodasi akibat kenaikan wisatawan dapat beralih ke wilayah lain. Dengan begitu, pemerataan pariwisata Bali baru benar-benar terwujud,” pungkasnya. []
