Berita Golkar – Pemerintah menyiapkan relaksasi ketentuan penukaran Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) ke rupiah untuk menjaga kelancaran arus kas eksportir. Kebijakan tersebut akan diatur melalui perubahan keempat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan perubahan aturan tersebut agar eksportir memiliki fleksibilitas lebih besar dalam mengelola arus kas usahanya.
“Untuk mendukung kelancaran kegiatan usaha, Pemerintah tengah menyiapkan perubahan keempat PP 36/2023 yang akan mengatur relaksasi besaran penukaran DHE ke Rupiah untuk memastikan arus kas eksportir tetap terjaga,” kata Airlangga dalam keterangannya, Jumat (6/11/2026).
Selain relaksasi penukaran DHE, pemerintah memperluas fasilitas penempatan devisa melalui penambahan negara mitra dan bank devisa. Hasil evaluasi dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) pada 3 November 2026 menyepakati penambahan Korea Selatan, Jepang, dan Uni Eropa sebagai negara mitra dalam pelaksanaan Pasal 18A PP Nomor 21 Tahun 2026.
Dengan penambahan tersebut, terdapat tujuh negara dan kawasan mitra dalam skema penempatan DHE, yakni Amerika Serikat, Kanada, China termasuk Hong Kong, Australia, Korea Selatan, Jepang, dan Uni Eropa.
Jumlah bank devisa yang menerima penempatan DHE juga bertambah menjadi 16 bank, terdiri dari lima bank BUMN dan 11 bank non-BUMN. Salah satu bank yang baru masuk dalam daftar tersebut adalah PT Bank OCBC NISP Tbk.
Airlangga menegaskan, kebijakan penempatan DHE SDA tidak berarti pemerintah membekukan devisa milik eksportir.
“Perlu ditegaskan bahwa DHE tidak dibekukan. Sekali lagi, DHE tidak dibekukan,” tegas Airlangga, dikutip dari kompas.
Ketentuan Penempatan DHE SDA Melalui PP Nomor 2 Tahun 2026, eksportir sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan wajib memasukkan 100 persen DHE SDA ke Sistem Keuangan Indonesia melalui Rekening Khusus (Reksus) DHE SDA.
DHE nonmigas wajib ditempatkan sebesar 100 persen selama paling singkat 12 bulan. Sementara itu, DHE migas wajib ditempatkan paling sedikit 30 persen selama minimal tiga bulan di bank devisa BUMN.
Selama masa penempatan, eksportir tetap dapat menggunakan DHE nonmigas untuk penukaran ke rupiah maksimal 50 persen. Dana tersebut juga dapat digunakan untuk pembayaran pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dividen, serta pengadaan barang dan jasa, termasuk barang modal.
Eksportir juga dapat menggunakan DHE untuk membayar pinjaman barang modal dan modal kerja dalam valuta asing, sepanjang dana tetap berada di Reksus valas. Selain melalui Reksus DHE SDA, eksportir dapat menempatkan devisanya dalam berbagai instrumen, seperti deposito bank, Term Deposit (TD) Valas DHE Bank Indonesia (BI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI) dengan tenor hingga 12 bulan.
DHE juga dapat ditempatkan pada Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) valas. Dana tersebut juga dapat digunakan sebagai underlying transaksi swap lindung nilai dengan BI, agunan kredit rupiah, maupun transaksi FX swap dengan bank.
Perbankan dapat memperlakukan DHE SDA sebagai agunan tunai. Penyediaan dana yang dijamin DHE SDA juga dapat dikecualikan dari perhitungan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), sepanjang memenuhi persyaratan.
Airlangga menjelaskan, Pasal 18A PP Nomor 21 Tahun 2026 merupakan ketentuan khusus bagi eksportir sektor pertambangan untuk melaksanakan perjanjian bilateral, kesepahaman, atau kesepakatan perdagangan.
Melalui skema tersebut, eksportir yang memenuhi kriteria hanya wajib menempatkan paling sedikit 30 persen DHE selama minimal tiga bulan. Sementara itu, 70 persen sisanya dapat dimanfaatkan secara leluasa.
Penempatan DHE melalui skema tersebut juga dapat dilakukan di bank devisa non-BUMN yang telah ditetapkan. Fasilitas tersebut bersifat opsional dan merupakan satu paket utuh. Eksportir hanya dapat memilihnya satu kali.
Pemerintah Perluas Kriteria Eksportir Pemerintah juga memperluas kriteria eksportir dengan mengakui Bentuk Usaha Tetap (BUT) serta kepemilikan saham tidak langsung melalui ultimate beneficial ownership (UBO).
Airlangga mengatakan, kajian teknis mengenai perluasan kriteria tersebut segera disiapkan sebagai dasar perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2026. Airlangga mengingatkan eksportir dengan struktur kepemilikan melalui UBO agar proaktif mengungkapkan kepemilikannya. Sampai perubahan aturan berlaku, PMK Nomor 48 Tahun 2026 tetap menjadi acuan.
DSI Jadi Perantara Ekspor Tiga Komoditas SDA Selain kebijakan DHE SDA, pemerintah memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam strategis melalui BUMN Ekspor, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) Persero.
Melalui PP Nomor 24 Tahun 2026, pemerintah menetapkan tiga komoditas strategis, yakni batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi. Ketiga komoditas tersebut menyumbang ekspor senilai sekitar 66,13 miliar dollar AS atau 23,4 persen dari total ekspor nasional pada 2025.
Kebijakan tersebut berlaku sejak 1 Juni 2026 dengan masa transisi hingga 31 Desember 2026. Airlangga menegaskan, DSI hanya berperan sebagai perantara tunggal dalam tata kelola ekspor ketiga komoditas tersebut.
“Sekali lagi kami tegaskan, DSI berperan sebagai perantara tunggal,” ujar Airlangga.
Negosiasi dan transaksi komersial tetap berlangsung antara eksportir dan pembeli. DSI tidak mengambil alih kepemilikan barang maupun terlibat dalam kegiatan komersial. DSI hanya memeriksa dokumen kontrak dan memberikan persetujuan atas draf Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
Kewajiban larangan dan pembatasan (lartas), domestic market obligation (DMO), pemeriksaan barang, pengapalan, hingga pemenuhan kewajiban DHE tetap menjadi tanggung jawab eksportir. Kode harmonized system (HS) juga tidak berubah.
Sementara itu, Permendag Nomor 15, 16, dan 17 Tahun 2026 akan disesuaikan, termasuk ketentuan mengenai masa berlaku Eksportir Terdaftar (ET). Eksportir tetap menggunakan sistem CEISA seperti biasa.
Namun, dokumen ekspor harus diproses terlebih dahulu melalui Portal DSI sebelum diteruskan ke CEISA. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bersama DSI telah berkoordinasi dan melakukan uji coba untuk memastikan layanan berjalan lancar.
Portal DSI Beroperasi Penuh Mulai 2027
Airlangga mengatakan, Portal DSI yang dikenal sebagai NADI telah diuji coba oleh sekitar 100 eksportir. Eksportir tersebut mewakili sekitar 50 persen nilai ekspor tiga komoditas strategis, dengan jumlah kontrak yang diuji mencapai sekitar 340 kontrak.
Portal NADI dijadwalkan beroperasi penuh mulai 1 Januari 2027. Setelah ekspor dan repatriasi dana dilakukan, DSI akan menjalankan pemeriksaan post-clearance menggunakan metodologi pasar yang independen.
Jika menemukan selisih data, DSI akan meminta penjelasan kepada eksportir terkait. DSI juga menyiapkan pelatihan, layanan help desk, serta jaminan keamanan dan pelindungan data untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.
Pemerintah menilai transparansi tata kelola ekspor dapat membangun kepercayaan dan menciptakan nilai bagi seluruh pihak yang terlibat. []
