Berita Golkar – Pemerintah menggandeng swasta dan Danantara untuk menggenjot investasi demi mengejar target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027.
Pemerintah memperkuat investasi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional dengan memanfaatkan perubahan rantai pasok global, memperluas pasar ekspor dan meningkatkan daya tarik Indonesia bagi investor di tengah ketidakpastian ekonomi dunia.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia terus membuka peluang pasar baru, sekaligus memperkuat daya tarik investasi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
“Konflik geopolitik masih menjadi perhatian karena berdampak terhadap harga energi, rantai pasok global, hingga arus investasi. Namun, kawasan Indo-Pasifik tetap memiliki prospek sebagai tujuan investasi karena stabilitas kawasan dan pertumbuhan ekonomi ASEAN yang masih berada di atas 4 persen,” kata Airlangga di Jakarta, Kamis (27/8/2026), dikutip dari RM.id.
Menurutnya, sejumlah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia tetap menunjukkan kinerja positif dengan tingkat keterisian yang tinggi. Kondisi tersebut membuka peluang ekspansi investasi, sekaligus mendukung penataan kembali rantai pasok global.
Salah satu investasi yang tengah masuk berasal dari sektor pusat data. Mantan Menteri Perindustrian itu menyebut, terdapat rencana penambahan kapasitas pusat data hingga 1,3 gigawatt (GW), dengan nilai investasi sekitar 15 miliar dolar AS hingga 20 miliar dolar AS atau sekitar Rp 266,25 triliun–Rp 355 triliun (kurs Rp 17.750 per dolar AS).
Saat ini, kapasitas pusat data yang telah terbangun di Indonesia mencapai sekitar 580 megawatt (MW). Salah satu investor yang disebut akan masuk adalah Nvidia melalui kemitraan dengan perusahaan Australia.
“Penguatan investasi tersebut menjadi bagian penting dari strategi Pemerintah mengejar pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027,” ujar Airlangga.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, akselerasi pertumbuhan investasi ditargetkan mencapai 7 persen dengan melibatkan Pemerintah, swasta dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
“Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, mencapai 6 persen di tahun 2027, dibutuhkan akselerasi pertumbuhan investasi hingga 7 persen,” ujar Purbaya di Gedung DPR Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menjelaskan, investasi Pemerintah akan diarahkan sebagai katalis untuk membuka ruang pertumbuhan, sedangkan sektor swasta menjadi motor utama investasi.
“Danantara akan mengambil peran melalui investasi pada sektor strategis dan hilirisasi,” ujar Purbaya.
Strategi tersebut ditopang kondisi ekonomi dan fiskal yang tetap terjaga sepanjang 2026. Pada semester I-2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,45 persen dengan inflasi yang terkendali.
Hingga akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh 21,3 persen dan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat 0,91 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“Ketahanan ekonomi dan solidnya kinerja fiskal yang terus terjaga sepanjang 2026 juga menjadi landasan yang kuat bagi perumusan kebijakan ekonomi dan fiskal tahun 2027,” kata Purbaya.
Selain menarik investasi baru, Pemerintah mengarahkan modal ke sektor yang mampu meningkatkan kapasitas produksi dan nilai tambah. Termasuk hilirisasi, energi, pangan, infrastruktur, perumahan, serta industri berorientasi ekspor.
Pada sektor minyak dan gas bumi, Pemerintah memperbaiki iklim investasi melalui kepastian berusaha, insentif fiskal, penyederhanaan regulasi, peningkatan lifting, percepatan pengembangan cadangan dan pemanfaatan teknologi.
Di sisi fiskal, Purbaya menegaskan akselerasi pertumbuhan tetap berjalan seiring dengan reformasi untuk menjaga kesehatan APBN.
“Ini dilakukan melalui optimalisasi pendapatan, peningkatan kualitas belanja, serta pengelolaan pembiayaan defisit secara hati-hati dan berkelanjutan,” ucapnya.
Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai, strategi tersebut sudah tepat karena pertumbuhan tinggi tidak dapat hanya mengandalkan belanja Pemerintah.
“Untuk tumbuh 6 persen, APBN harus menjadi pemicu investasi swasta, bukan menggantikan investasi swasta,” kata Josua kepada Rakyat Merdeka.
Menurut Josua, tantangan utama berada pada pelaksanaan kebijakan agar berjalan cepat, konsisten, dan menghasilkan tambahan kapasitas produksi pada 2027.
Karena itu, investasi perlu diprioritaskan pada industri pengolahan, mesin dan peralatan, pangan, energi, logistik, pariwisata, serta sektor berorientasi ekspor.
“Pemberian insentif juga perlu dikaitkan dengan hasil yang terukur. Seperti peningkatan kapasitas produksi, penciptaan lapangan kerja formal, kenaikan ekspor, kandungan lokal bernilai tambah, dan transfer teknologi,” pungkasnya. []
