Berita Golkar – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) mengoptimalkan pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai salah satu instrumen untuk mendorong pertumbuhan UMKM dan perekonomian daerah.
“Mengenai optimalisasi pemanfaatan KUR, saya pikir ini juga bisa menjadi salah satu lini ataupun ujung tombak pemerintah provinsi, kabupaten/kota di Sulawesi Tengah untuk mendorong pertumbuhan UMKM,” katanya pada kegiatan Gerakan 1.000 pelaku usaha ekspor dan pengusaha UMKM menuju pasar global di Palu, Senin (28/9/2026), dikutip dari Antara.
Menurut dia, pemerintah berencana meningkatkan plafon KUR pada tahun 2027, menyusul hasil evaluasi yang menunjukkan bahwa program tersebut mampu memberikan stimulus bagi perekonomian masyarakat di daerah.
Ia mengatakan untuk peningkatan plafon KUR di Sulawesi Tengah, pemerintah nantinya akan membahas hal tersebut dengan pemerintah daerah dan perbankan daerah dengan mempertimbangkan kemampuan serta kapasitas bank penyalur.
Ia juga mengatakan optimalisasi penyaluran KUR perlu disertai dengan sosialisasi kepada pelaku UMKM agar pembiayaan tersebut dapat dimanfaatkan secara bijak sesuai kebutuhan dan kemampuan usaha.
Menurut dia, meskipun KUR memiliki tingkat bunga yang rendah, pelaku usaha tetap memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman yang diterima.
“Terlepas dari bunganya yang sangat rendah dan kecil, tapi ada kewajiban untuk melunasi pinjaman,” katanya.
Ia juga mengungkapkan masih terdapat pelaku UMKM yang belum dapat mengakses KUR karena memiliki catatan kredit bermasalah.
Kondisi tersebut, kata dia, menjadi salah satu hal yang perlu menjadi perhatian dalam upaya memperluas akses pembiayaan bagi UMKM.
Sementara itu, Kementerian UMKM mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sulawesi Tengah pada 2026 mencapai Rp3,06 triliun dengan menjangkau sekitar 46.845 UMKM.
Ia mengatakan Kementerian UMKM juga akan mendampingi dan mengawal produk UMKM Sulawesi Tengah agar mampu bersaing dan menembus pasar global melalui kerja sama dengan Badan Karantina Indonesia (Barantin). []
